Perkara Sengketa Pilbup Halut 2020 di MK, Begini Penjelasan Tim Patokan FM-Mantap

TIMESINDONESIA, HALMAHERA UTARA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana perkara hasil Pilkada kabupaten Halmahera Mengetengahkan 2020 (Pilbup Halut 2020), di dalam Kamis (28/01/2021).

Awak hukum Pasangan Calon (Paslon) cetakan urut 01, Frans Manery & Muchlis Tapi (FM-Mantap) menegaskan, telah siap menghadapi gugatan yang dilayangkan Paslon nomor urut 02, Joel Wogono dan Said Bajak (JOS).

MK pada konvensi pemeriksaan pendahuluan kemarin, dipimpin sebab Hakim Konstitusi Anwar Usman dan didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams serta Enny Nurbaningsih.

Usai mengikuti sidang pendahuluan secara virtual mendampingi Frans Manery sebagai prinsipal di gedung pantai Bowens Tobelo, Tim hukum Paslon FM Mantap, Elisabeth Iwisara, SH mengutarakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah informasi dan bukti. Untuk itu, dia berharap semua tudingan yang dialamatkan ke paslon FM dapat dipatahkan.

“Memang dalam sesi pendahuluan, pemohon dalam dalil gugatan meminta KPU melaksanakan pemilihan bahana susulan untuk karyawan PT NHM, ” ungkap Elisabeth, didampingi Roby Pangeti dan Jemi Bitino.

Elisabeth membaca, pihak pemohon dalam dalil gugatan bahkan dalam petitumnya meminta KPU melaksanakan Pemungutan suara susulan secara alasan ada 632 karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum mengabulkan pencoblosan dengan dasar kesepakatan beserta antara para pihak pemohon dengan pihak termohon KPU dan Bawaslu pada tanggal 7 Desember 2020.

“Pada persidangan kemari, majelis hakim bertanya sesuai aksioma pemohon, untuk semua agenda pemilihan kepala daerah, tidak pernah diadakan pemungutan suara pada wilayah PT NHM, ” jelas Elisabeth, Jum’at (29/1/2021).

Menurutnya, paslon bagian urut 01, sebagai pihak terpaut membuat bantahan hukum atas bukti tersebut, bahwa PT NHM tidak dapat mendesak untuk penempatan TPS di dalam wilayah kerja perusahan. “Karyawan PT NHM yang terdaftar dalam DPT untuk melakukan pencoblosan sesuai PKPU dilakukan pada TPS masing-masing, ” ujarnya.

Elisabeth mengutarakan, KPU tidak menetapkan adanya TPS di PT NHM dan tidak mengeluarkan surat penetapan KPU dengan diterbitkan untuk menunda pelaksanaan pemilihan di PT NHM, sehingga permintaan pemohon untuk dilakaksanakan pemilihan susulan di PT. NHM sangatlah bertentangan dengan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota.

“Pada pasal 112 ayat (1) disebutkan pemilihan lanjutan dan pemilihan terusan dilaksanakan setelah penetapan penundaan pelaksanaan pemilihan diterbitkan, ” sebutnya.

Elisabeth menambahkan, terkait dengan PT NHM mengirim surat kepada negeri daerah kabupaten Halut nomor 9355/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020. Perihal permohonan TPS Pilkada Halut di Gosowong. Permohonan tersebut tidak memenuhi syarat dalam pembentukan TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam PKPU nokor 18 tahun 2020 maupun ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain ke Pemda Halut, ujar Elisabeth, NHM juga mengirim surat ke KPU dengan nomor 9361/XII/NHM-GSW/WDO-KTT/2020. Perihal situasi operasional tambang Gosowong PT NHM dan Pilkada Halut. KPU telah membalas surat dari PT NHM tentang pemberitahuan bahwa tanggal 09 Sesember 2020 adalah hari libur nasional dan meminta manajemen PT NMH mengizinkan karyawan untuk menyalurkan hak pilihnya.

Lebih sendat Elisabeth menyebutkan, Pemda Halut melalaikan suratnya nomor 005/881 mengundang pada Forkopimda, Ketua KPU Halut, Pemimpin Bawaslu Halut, Paslon 01 dan paslon 02, pada 07 Desember 2020 untuk melaksanakan rapat pemeriksaan persiapan pelaksanaan Pilkada Halmahera Memajukan (Halut).

“Dari kerap tersebut, menghasilkan kesimpulan secara bersama-sama. Bahwa perwakilan paslon nomor runtut 01 dan nomor urut 02 menolak adanya TPS khusus dalam PT NHM karena, dianggap rawan dan tidak ada pokok hukumnya maka, KPU tidak menyimpan TPS khusus maupun TPS mobile, ” tegasnya.

Buat diketahui, berdasarkan keputusan KPU Halmahera Utara nomor: 358/PL. 06. 2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Perkiraan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara tahun 2020 (Pilbup Halut 2020), perolehan suara masing-masing pasangan calon bupati dan wakil tumenggung Halmahera Utara, pasangan nomor urut 01, Frans Manery dan Muchlis Tapi memperoleh 50. 697 perkataan, sedangkan paslon nomor urut 02, Joel Wogono dan Said Bajak 50. 078 dari total 100. 775 suara. (*)