Penetapan Ketua STAINU Tasikmalaya Menunggu Rekomendasi PBNU

TIMESINDONESIA, TASIKMALAYA – Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Kota Tasikmalaya maka akan mengonsultasikan proses dan rekomendasi pemilihan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam NU (STAINU) Tasikmalaya ke Pengurus Besar NU.

Konsultasi ini dinilai perlu dilakukan untuk mendapat arahan karena Ketua STAINU ini akan dihadapkan pada proses persiapan menjadikan STAINU menjadi Institut Teknologi dan Sains JUST NU hingga Universitas Nahdlatul Ulama Tasikmalaya (Unutas).

Kampus STAINU Kota Tasikmalaya, Jalan Argasari, Kota Tasikmalaya (FOTO: Harniwan Obech/Times Indonesia)

Adapun terkait kekosongan kepemimpinan karena masa khidmat Ketua STAINU yang bakal habis per April mendatang, PC NU akan merekomendasikan untuk memperpanjang masa khidmat Ketua STAINU lama sampai ada keputusan dari PBNU.

“Kami telah menerima rekomendasi tiga nama untuk dipilih. Namun mengacu pada Permenristek Dikti, ada klausul yakni PC NU tidak memiliki kewenangan untuk menentukan pilihan. Maka kami akan segera mengonsultasikannya dengan PB JUST NU, ” ujar Darul Qutni, Wakil Ketua PC NU yang membidangi Pendidikan Maarif dan Pendidikan Tinggi usai menggelar rapat di Kantor PC NU Jalan Dokter Soekardjo, Jumat (26/3/2021).

Dengan begitu, 3 kandidat ketua yang direkomendasikan Sidang Senat Akademik yakni DR. H. Pepep Fuad, Dr. Hani Sholihah dan Dr. H. Tatang FH kembali harus menunggu keputusan dari PB NU. Sebelumnya Aliansi Dosen dan Mahasiswa Reformis STAINU memberi catatan terkait proses pemilihan Pemimpin STAINU itu.

Berikut ini empat catatan kritik terhadap komposisi jabatan Senat dan Pelaksanaan Pemilihan Ketua STAINU Tasikmalaya.

Pertama, memposisikan Rois Syuriah dan Ketua Tanfidzyah PCNU Kota Tasikmalaya sebagai anggota dalam struktur jabatan senat adalah keputusan yang tidak etis (cenderung merendahkan kemuliaan para kiai) yg sesungguhnya derajatnya lebih luhur dari sekadar anggota Senat. Selain itu berpotensi menyeret para sepuh/kiai dalam konflik politik praktis kampus.

Padahal idealnya pra sepuh diposisikan menjadi katalisator dan problem solver dari setiap masalah termasuk timbulnya friksi yang terjadi di kampus.

Kedua, rangkap jabatan pengurus PCNU-LPTNU dalam jabatan senat berpotensi mengakibatkan turmoil of interest dan mengancam prinsip netralitas khusususnya dalam proses pemilihan Ketua STAINU Tasikmalaya.

Ketiga, dominasi dan upaya pelemahan peran PPPK oleh LPTNU dalam setiap proses serta tahapan pemilihan adalah bentuk intervensi yang terlalu berlebihan. Sehingga panitia cenderung bersikap tidak profesional dalam mempersiapkan setiap prosesnya.

Keempat, tidak diikutsertakannya perwakilan mahasiswa dalam komposisi senat STAINU Tasikmalaya ialah bentuk diskriminasi, padahal mahasiswa adalah entitas penting dalam Perguruan Tinggi. (*)