Pemkot Pagaralam Bebaskan Pajak Daerah Pelaku Usaha

TIMESINDONESIA, PAGARALAM – Pemkot Pagaralam mengambil langkah segera untuk menyelamatkan sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan penghapusan pajak daerah pada para pelaku usaha.

Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni menyampaikan, kebijakan ini menindaklanjuti surat edaran Menteri Dalam Negeri mengenai percepatan penanganan virus corona dilingkungan pemerintah daerah.

“Bulan April hingga 30 Juni 2020 tidak dibolehkan untuk melakukan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan atas layanan yang disediakan, sehingga tidak ada pembebanan pajak daerah dalam setiap transaki pembayaran, ” jelas Alpian dihubungi Minggu (19/4)

Alpian juga mengimbau, kepada para pemilik usaha hotel, restoran serta hiburan, kiranya tetap memperhatikan imbauan pemerintah untuk melaksanakan social distancing selama April hingga 30 Juni 2020.

Sementara Kepala Institusi Keuangan Daerah (BKD) Kota Pagaralam Iwan Mieke Wijaya melalui Besar Bidang Penagihan dan Keberatan Mirwanysah dan Kabid Pendataan dan Pendaftaran Anggi Afrizal mengatakan, kebijakan berupa penghapusan pajak daerah berlandaskan surat edaran Wali Kota Pagaralam Cetakan 900/1658/SD. VI/2020 tentang pemberian motivasi berupa pengurangan atau penghapusan retribusi daerah bagi pelaku usaha hotel, restoran, hiburan dan PBB-P2 pada Kota Pagaralam.

“Untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2020 di perpanjang jatuh tempo pembalasan semula pada 31 Oktober 2020 menjadi 31 Desember 2020, istimewa pembayaran PBB P2 tahun 2020 tidak dikenakan sanksi administrasi bersifat denda 2 persen per kamar, ” terangnya. (*)