Pemilukada dan Kaum Marjinal di Pusat Pandemi

TIMESINDONESIA, JEMBER – Pemilukada atau pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 akan dijalankan di tengah pandemic yang belum juga berakhir. Pemilukada pada tahun ini sangatlah berbeda dengan pemilukada sebelum-sebelumnya. Mulai dari sistem sosialiasi penyelenggara, kampanye para calon tenggat hari pencoblosan tiba di mana harus tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19.

Hajatan kebijakan secara serentak yang digelar dalam 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota hanya tinggal beberapa bulan lagi. Banyak hal menarik buat dibahas pada pemilukada ini. Terutama yang akan saya bahas dalam tulisan ini adalah kaum marjinal yang selalu dianggap kaum dengan memiliki pesimistis di setiap penyelenggaraan pemilihan umum.

Kelompok marjinal yang merupakan kelompok pra-sejahtera atau masyarakat kelas bawah dengan terpinggirkan dari kehidupan masyarakat selalu menjadi titik fokus para calon majikan dalam menabur kata-kata janjinya di setiap pemilihan umum. Mulai dari kalimat “Jika saya terpilih, maka para padagang kali lima, petani dll akan kami sejahterakan…. ” Hingga kalimat “Tidak akan beta biarkan penduduk hidup miskin jika aku terpilih” terlontarkan dari mulut bahan pemimpin saat kampanye kepada kerabat marjinal.

Tak sampai di situ. Bahkan kaum marjinal juga menjadi tumpuan dalam melangsungkan politik uang. Mereka selalu menjelma sasaran dan korban bagi-bagi kekayaan ataupun sembako jelang pemilukada bakal dimulai. Maklum saja karena kerabat marjinal memang memiliki kesulitan di dalam ekonominya sehingga mereka terayu oleh pemberian para calon kepala kawasan saat kampanye. Tak ayal kalau suara mereka hanya dibeli dengan uang 50 ribu ataupun sepaket sembako yang berisi beras, gula dan minyak goreng.

Hal diatas sudah biasa terjadi di setiap pemilukada dilaksanakan. Tetapi seiring berjalannya waktu, memang betul jika kaum marjinal dianggap famili yang memiliki sikap pesimistis di dalam pemilu. Bukan tanpa alasan dengan jelas, melainkan mereka merasa trauma atas kejadian pemilu-pemilu ataupun pimilukada yang terjadi sebelum-sebelumnya. Di mana mereka hanya mendapatkan janji dengan terlontarkan dari mulut para calon pemimpin kepala daerah dan iming-iming kata “Sejahtera” jika calon itu terpilih menjadi pemimpin tanpa ada realisasinya.

Maka sanggup dikatakan bahwa alasan pemilih menjelma golput yaitu merasa trauma dengan kejadiian pemilu sebelumnya yang tidak mengubah status kaum marjinal, tak memilih karena merasa tidak ada lagi kepala daerah yang cocok dipilih, menilai pemilu tidak penting lagi bagi kehidupan marjinal dan hanya membuang-buangkan waktu.

Pada Pemilihan umum kepala wilayah tahun ini yang dilaksanakan sewaktu di tengah pandemic yang tak kunjung berakhir, Masihkan para calon kepala daerah memanfaatkan kaum marjinal dengan iming-iming sejahtera yang terlontarkan? Mengingat dalam kondisi pandemi Covid-19 tersebut, bukan hanya perusahaan besar yang mendapatkan efek dari pandemi ini apalagi kaum marjinalpun seperti pedagang suku lima, pengamen dan lain sebagainya juga mengalami penurunan pendapatan. Jadi kebutuhan mereka di masa-masa era ini sangatlah jelas demi menghidupkan keluarganya.

Hemat kami, kaum marjinal akan tetap menjelma tumpuan kampanye para calon besar daerah dalam berkampanye bahkan kelompok marjinal akan menjadi rebutan para calon mengingat masa pandemi ini adalah kesempatan bagi para calon dalam menjual visi misinya kepada kaum kelas bawah. Apalagi di masa-masa saat ini, kaum marjinal benar-benar membutuhkan bantuan dalam mengasuh keluarganya. Sehingga kerawanan terjadinya politik uang pada kelas bawah oleh para calon akan Masih langgeng berpotensi karena memang kaum marjinal adalah kaum yang paling semoga untuk dipengaruhi dalam menggunakan sah suaranya.

Harapan mulia saya melalui tulisan ini ialah tidak ada lagi para bahan kepala daerah yang hanya memberikan iming-iming kepada kaum marjinal yang terpinggirkan pada saat kampanye makin pada masa pandemi covid-19 ini. Serta harapan besar juga kepada penyelenggara pemilu agar memberikan edukasi & sosialisasi pemilukada yang efektif kepada kaum marjinal agar mereka tak selalu memiliki sikap pesimistis di pemilihan umum kepala daerah.

***

*) Oleh: Muhammad Ilham, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip UM Jember.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjelma bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Salinan TIMES atau rubrik opini pada TIMES Indonesia terbuka untuk ijmal. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 cakap. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan paham yang dikirim.