PDI Perjuangan Jabar Pastikan Hak Asosiasi Adat Kuningan Terpenuhi soal Diskusi Situs Batu Satangtung

TIMESINDONESIA, KUNINGAN – DPD PDI Perjuangan Jabar (Jawa Barat) memastikan benar masyarakat Adat kuningan (Karuhun) Urang Sunda Wiwitan (Akur) di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan terpenuhi dengan baik. Hal itu disampaikan PDI Perjuangan Jabar, menyusul polemik penyegelan pembangunan Situs Batu Satangtung dalam Blok Curug Goong, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Penyegelan dilakukan Satpol Patron Praja Kabupaten Kuningan pada 23 Juli lalu, dengan alasan pembangunan bakal makam tokoh masyarakat Rukun Sunda Wiwitan, Pangeran Djatikusumah, belum melalui prosedur izin mendirikan gedung (IMB).

Sesuai secara surat permohonan Izin Mendirikan Gedung (IMB) dari Masyarakat Akur Cigugur, bahwa Pembangunan Situs Batu Satangtung, Curug Goong di Desa Cisantana, sebenarnya adalah pusara/makam.

Pembangunan itu mendapat penolakan sejak masyarakat karena Situs Batu Satangtung dianggap akan digunakan sebagai tempat pemujaan (musyrik). Aksi penolakan tersebut dilakukan baik melalui surat, audiensi ke DPRD, sampai akhirnya terjadinya aksi unjuk rasa dengan sasaran Situs Batu Satangtung.

Untuk menghindari konflik horizontal, maka Bupati Kuningan Acep Purnama menginstruksikan Satpol PP untuk melakukan penyegelan sehingga tidak ada aksi pengrusakan yang dilakukan masa aksi unjuk rasa tersebut.

Kepala PDI Perjuangan Jabar Ono Surono menyatakan PDI Perjuangan Jabar menyampaikan keprihatinan dan permohonan maaf dengan sebesar-besarnya kepada Masyarakat Akur Cigugur, komunitas adat-budaya di Jawa Barat dan seluruh Indonesia, atas peristiwa penyegelan pembangunan Situs Batu Satangtung, yang dilakukan oleh Satuan Petugas Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

“Untuk mengambil hak masyarakat Akur terpenuhi secara baik, PDI Perjuangan mendorong DPRD Kabupaten Kuningan dan DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pendampingan/advokasi pada Masyarakat Akur Cigugur, ” nyata Ono Surono dalam rilisnya, Senin (27/7/20).

Ono mengungkapkan pihaknya telah mengundang Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan dan Ketua DPRD Kuningan, yang ketiganya ialah kader PDI Perjuangan pada Jumat, (24/7/20) lalu di Bandung. Pihaknya pun sudah bertemu dengan Umum Akur Cigugur yang diwakili oleh Dewi Kanti di Jakarta di dalam Minggu, (26/7/20) lalu.

Lebih dari itu PDI Perjuangan melalui Surat DPP PDI Perjuangan nomor 1374/IN/DPP/IV/2020, perihal Instruksi Buat Melakukan Penetapan Masyarakat Akur Cigugur, kepada Bupati Kuningan telah dengan tegas meinginstruksikan kepada Bupati Kuningan, untuk melakukan Penetapan Masyarakat Kebiasaan (PMA) kepada Komunitas Masyarakat Rukun Urang Sunda Wiwitan Cigugur dan hak-hak komunal atas tanah dengan sudah ditempati sejak berdiri tarikh 1885.

“PDI Perjuangan Jawa Barat menginstruksikan kepada Bupati Kuningan, Wakil Bupati Kuningan & Ketua DPRD Kuningan untuk lekas melaksanakan Instruksi DPP PDI Perjuangan sebagaimana Surat DPP PDI Perjuangan nomor 1374/IN/DPP/IV/2020, ” tandas Ono.

Ono melanjutkan, Tumenggung Kuningan juga harus segera membuat Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan untuk melakukan proses penyungguhan dan perlindungan terhadap Masyarakat Akur Cigugur dan penetapan aset-aset sah komunalnya.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Permendagri Cetakan 52 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Norma Adat dan Peraturan Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Benar Komunal Atas Tanah Masyarakat Norma Adat dan Masyarakat Yang Berharta Dalam Kawasan Tertentu.

“Bupati Kuningan juga harus melangsungkan upaya mediasi antara masyarakat dengan menolak pembangunan Situs Batu Satangtung dengan Masyarakat Akur Cigugur Kabupaten Kuningan, dengan menitikberatkan pada pengoperasian nilai-nilai Pancasila, ” tegas Ono.

Ono menyebut Bab 18B UUD 1945, ‘Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak tradisionalnya. Kemudian Pasal 28I UUD 1945, ‘Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Pihaknya juga memberi instruksi kepada Bupati Kuningan selaku kader PDI Perjuangan untuk melakukan kajian dan pertimbangan terhadap sikap Satpol PP Kabupaten Kuningan yang telah mengeluarkan 3 kali surat teguran kepada pihak Masyarakat Akur dan melakukan penyegelan terhadap pembagunan Situs Batu Satangtung.

“Bersama-sama kita mau mengawal proses yang dilakukan sebab Bupati Kuningan dan seluruh jajarannya dalam melakukan proses pengakuan & perlindungan kepada Masyarakat Akur Cigugur dan menyelesaikan masalah pembangunan Situs Batu Satangtung, ” kata Ono.

Pihaknya pun menghormati dan mendorong upaya hukum yang dilakukan Masyarakat Akur Cigugur kepada penguasaan lahan milik masyarakat Akur dengan mempersiapkan tim mediasi.

“Kami mendorong Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk menetapkan status Cagar Budaya terhadap jasad, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang menjadi arah tidak terpisahkan dari Masyarakat Rukun Cigugur, ” ucap Ono Surono.

Masyarakat Akur Cigugur Kabupaten Kuningan sudah ada sejak tahun 1885 dan merupakan Masyarakat Negara Republik Indonesia yang mempunyai karakteristik khas. Mereka hidup bergabung secara harmonis sesuai dengan kaidah adatnya, memiliki ikatan pada pokok usul leluhur dan/atau kesamaan wadah tinggal dan terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup. Di dalamnya juga ada sistem nilai yanag menentukan adat ekonomi, politik, sosial, budaya, adat dan memanfaatkan satu wilayah secara turun menurun.

Kehadiran Masyarakat Akur Cigugur Kabupaten Kuningan sebenarnya sudah diakui oleh negeri, berupa Surat Keputusan Direktur Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan 3632/C. 1/DSP/1976 tentang Penetapan Paseban Tri Panca Tunggal Sebagai Tanggungan Budaya Nasional dan berbagai ragam penghargaan di bidang sosial dan budaya.

Tetapi, sebagai Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Rukun Cigugur atau adat kuningan, belum mendapat pengakuan dan perlindungan dari Pemerintah sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945, pasal 18B, perkara 28I dan Peraturan Menteri Di dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Kini, DPD PDI Perjuangan Jabar dengan tegas mengisbatkan hak masyarakat Adat kuningan terpenuhi secara baik. (*)