Menyoal Provinsi Sunda, Tatar Sunda ataupun Pasundan

Menyoal Provinsi Sunda, Tatar Sunda ataupun Pasundan

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Isu artikel perubahan atau pergantian nama daerah Jawa Barat kembali mengundang menghiraukan publik luas dan menjadi berita seksi dibeberapa media. Wacana nama Provinsi Jawa Barat agar diganti dengan Provinsi Sunda sering kala muncul dan mencuat. Sebulan dengan lalu, isu ini pun dibahas dalam Dialog Kongres Sunda 2020 yang diadakan Senin (12/10/2020) di Perpustakaan Ajip Rosidi, Kota Sari Bandung.

Diwartakan, selain para tokoh Sunda yang ada, di antaranya Erni Sumarni (yang anggota DPR RI), Andri Kartaprawira, dan Raden Darmawan Dajat Hardjakusumah, SH, M. Kn (Acil Bimbo, seniman), hadir Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad. Terbaru, sampai Kamis, 12/11/2020 ramai kembali di media televisi dan beberapa media massa dialog aspirasi beberapa tokoh masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.

Tidak dinampikkan jika terdapat beraneka macam respon atas isu wacana itu, terjadi dinamika masyarakat yang akur dan pembenaran ide atas transformasi nama provinsi, ada yang apriori, ada yang skeptis, juga banyak yang acuh tak acuh, makin masa bodoh. Namun, pro dan kontra masyarakat atas isu artikel perubahan nama provini menjadi bagian berpikir cerdas yang harus menjadi bagian untuk ditanggapi dan dihargai.

Wacana usulan mutasi nama provinsi sebelumnya menjadi provinsi Sunda, Tatar Sunda ataupun Pasundan terindikasi berawal atas sejumlah kesedihan dan kekhawatiran atas hilangnya jati diri masyarakat Sunda, kemudian bila melihat catatan sejarah nama daerah Sunda atau Pasundan adalah arah dari sejarah panjang dari kunjungan Jawa Barat itu sendiri.

Menurut literatur, Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika Negeri Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu jadi pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Soendalanden (Tatar Soenda) atau Pasoendan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu.

Relevansi secara daerah pun, Jawa Barat bukan sedang bagian Barat pulau Jawa sesudah adanya Provinsi Banten. Selanjutnya tersedia sebuah optimisme belajar dari kaum provinsi yang kinerja pembangunannya menyusun setelah berganti nama baru yang kental budaya, sebut saja Nangroe Aceh Darussalam, Banten, Gorontalo, Papua, Banten dan Makasar. Hal yang lain karena kuatnya nilai-nilai karakter lokal dan simbol-simbolnya menjadi pemicu inspiratif untuk membangun daerahnya.

Namun, tidak mudah memang peristiwa perubahan nama provinsi Jawa Barat. Heterogen dan masifnya aktulturisasi multi etnis juga kenaikan pendatang dalam Jawa Barat menjadi ragam tersisih. Jawa Barat saat ini merupakan melting pot atau telah menjelma tempat bercampurnya tiga budaya. Pertama Sunda Priangan, Kecirebonan yang bahasanya dominan menggunakan bahasa Jawa serta Betawi dengan bahasa dan budayanya yang juga khas.

Kekuatan konsep yang disusun dengan kematangan rencana strategi menjadi keharusan dalam perubahan nama provinsi Jawa Barat dan harus disertai metode taktis, ekstra kesabaran, komunikasi sungguh-sungguh dan efektif dari semua pemangku kebijakan dan kepentingan tentunya jangan menjadi potensi konflik bahkan justru melemahkan wilayah. Menjadi tugas bermasa semua kalangan untuk memahami modifikasi nama sebagai akibat, bukan jadi sebab.

Persoalan Mendasar

Menjelma pertanyaan mendasar, apakah dengan mengganti nama provinsi dengan kata Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan oleh sebab itu masyarakatnya lebih berbudaya dan berkemajuan? Bukankah yang menjadi persoalan masa ini apakah tata nilai ataukah tata nama, inipun menarik dicermati ketika penguatan nilai-nilai budaya Sunda seharusnya didalam pendidikan sekolah menjelma mata pelajaran wajib atau barang lokal yang harus dilebihkan tanggung kurikulumnya dan menjadi bagian pendidikan budi pekerti.

Koalisi dari gerakan peduli budaya pada beberapa daerah seperti rebo nyunda pun apakah berdampak pula di meningkatnya gairah warganya untuk bertambah mencintai wilayahnya. Lalu, apakah pengembangan budaya lokal berpengaruh pada kemajuan ekonomi berbasis kekuatan mandiri serta lokal seperti kebangkitan ekonomi Jepang, Korea, Tiongkok, dan India dengan berbanding lurus dengan kebangkitan adat bangsanya.

Dengan menukar nama Provinsi Jawa Barat dengan telah lama digunakan tersebut kudu menjadikan pola pikir masyarakat lebih baik saat ini dan mampu sesuai dengan cara pandang khas Sunda, yaitu sifat keramahannya. Ataukah hanya menjadi kebiasaan sebagian orang Sunda yang merindukan dan bangga kejayaan masa lalu, tentunya kejayaan masa lalu harus menjadi patokan kita dalam mencapai kejayaan masa depan.

Apakah mutasi nama itu cukup subtansial serta signifikan dalam menjawab masalah-masalah Jawa Barat saat ini, tentunya mutasi nama juga akan berimbas di perubahan nama-nama seperti nama madrasah, perubahan nama dokumen dan sebagainya. Jadi, ada banyak tantangan serta masalah dalam berbagai aspek dengan menjadi persoalan Jawa Barat.

Terlepas pro dan kontra pergantian nama Provinsi Sunda maka senyatanya yang dipersoalkan itu bukan nama Jawa Baratnya, Sundanya, Tatar Sunda atau Pasundannya. Namun barang apa yang seharusnya dilakukan untuk mengakhiri persoalan tersebut. Dan paling sempurna bagi kita semua, pemerintah, para tokoh, para penggagas dan tugas bersama untuk menyelesaikan persoalan berpegang dari manusianya itu sendiri. (*)

***

*) Sebab: Asep Totoh, SE., MM Tutor Kewirausahaan SMK Bakti Nusantara 666′ Kepala HRD YPDM Bakti Nusantara 666 Cileunyi – Kab. Bandung; Dosen Universitas Ma’soem; Wakil Ketua BMPS Kab. Bandung.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya ialah tanggungjawab penulis, tidak menjadi arah tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Lama naskah maksimal 4. 000 kepribadian atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Menjepret diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini dengan dikirim.