Menyelaraskan Visi Cakada dengan Pemerintah Pusatt

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pengamalan Pilkada serentak 2020 pada Desember tahun 2020 hanya tinggal me hari saja. Tahapan demi tahapan sudah berjalan.

Cara pendaftaran calon kepala daerah pula telah dilaksanakan. Merujuk keterangan KPU RI pada 14 September 2020 jumlah pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah berjumlah 738 pasangan calon. Adapun Pilkada Serentak tahun ini akan dilaksanakan di 270 daerah, dilaksanakan dalam pandemi Covid-19.

Pasangan calon besar daerah-wakil kepala daerah (selanjutnya disebut cakada) ketika mendaftarkan diri ke KPU, berdasarkan ketentuan dalam Urusan 45 ayat (1) dan bagian (2) huruf g Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 (terakhir kali diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2020) harus melengkapi visi-misi dan program.

Penyusunan visi-misi dan program kerja, Pasangan calon kepala-wakil kepala daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Lama Daerah/ RPJPD sebagaimana ketentuan Perkara 64 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 jo PKPU 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (terakhir kali diubah menjadi PKPU No. 1 Tahun 2020).

Selain itu karena pelaksanaan Pilkada 2020 dilaksanakan ditengah Pandemi Covid-19, maka, visi-misi dan program yang disusun cakada selalu memuat strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Covid-19. KPU sendiri telah menerbitkan regulasinya. Tertera dalam PKPU No. 10 Tahun 2020 Mutasi atas PKPU 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atauu/ Walikota serta Wakil Walikota serentak lanjutan di Kondisi Bencana Non Alam Covid-19.

Selanjutnya cakada terpilih, wajib menyusun Rencana Pembangunan Masa Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD tunggal adalah penjabaran visi, misi dan program kerja kepala daerah. Mekanisme penyusunannya berdasarkan Pasal 263 bagian (3) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (adalah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) dan Jadwal Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Pemerintah Pusat telah menetapkan RPJMN IV tahun 2020-2024 bersandarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020.

Secara sederhana alurnya bisa digambarkan demikian. Bahan Kepala-Wakil Kepala daerah wajib menyusun visi-misinya berpedoman pada RPJPD. Cakada terpilih merealisasikan visi-misi dalam sertifikat hukum RPJMD dengan berpedoman di dalam RPJPD dan RPJMN. Point pentingnya adalah terjadinya keselarasan, kesinambungan dalam pembangunan antara pusat dan wilayah. Kebijakan daerah harus selaras, kepala tarikan nafas dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sekatan Dalam Praktik

Kendati sudah diatur dalam regulasi, tidak serta merta aturan dengan tertulis bisa dilaksanakan secara seksama. Daerah tidak serta merta tunduk, taat dan patuh pada kebijaksanaan Pusat. Ada banyak hal yang menjadi penyebabnya. Beberapa diantaranya merupakan kebijakan otonomi daerah dan warna-warni kekuasan politik di daerah.

Contoh paling sederhana adalah dalam hal penanganan Pandemi Covid-19. Bahkan ada daerah yang menjemput langkah sendiri. Misalnya Kota Tegal yang memutuskan lockdown (penguncian ketat) dalam penanganan Pandemi Covid-19. Real saat itu, Pemerintah Pusat belum mengambil langkah tersebut.

Pemerintah Pusat baru menerbitkan Keppres No. 11 Tahun 2020 mengenai Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 pada 31 Maret 2020. Kebijaksanaan politik yang diambil hanyalah Penetapan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pun demikian dalam urusan-urusan lain, bagi daerah yang tidak selaras dengan pusat juga tidak ada sanksinya. Paling banter ialah Mendagri memberikan teguran tertulis pada kepala daerah tersebut.

Begitu juga dengan kepala wilayah terpilih hasil Pilkada 2020 mendatang. Tidak ada sanksi bagi Besar Daerah yang ketika merealisasikan visi-misinya tidak berpedoman pada RPJPD serta RPJMN. Tidak menutup kemungkinan daerah akan menerapkan kebijakan pembangunan berbeda dengan pusat. Dalam kondisi demikian tentu saja kebijakan pembangunan jarang pusat dan daerah sulit berjalan secara integratif, selaras dan berkesinambungan.

Jika kebijakan pendirian tidak berjalan dengan kontinyu, bagaimana mungkin kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Pelaksanaan demokrasi harus sejalan secara kesejahteraan rakyat.

Sebab karena itulah perlu dilakukan evaluasi mendasar terhadap kebijakan model pembangunan dengan rezim Sistem Perencanaan Pendirian Nasional (SPPN). (*)

***

*) Oleh: Bahaudin, Peneliti di IPI.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis, tidak menjelma bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik pandangan di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan bagian telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak membawakan opini yang dikirim apabila tak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.