Mengukur Efektivitas Demonstrasi Massa di Kurun New Normal

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Demonstrasi dalam Kamus Tumbuh Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai peluang untuk menyatakan protes yang dikemukakan secara massal. Biasanya kesibukan demonstrasi ini sering dilakukan sebab sekumpulan orang di hadapan umum. Demonstrasi yang juga dikenal dengan unjuk rasa ini umumnya dikerjakan oleh sekelompok mahasiswa.

Di Indonesia, demonstrasi massa sangat terkenal sampai saat ini setelah berhasil melewati masa-masa bersejarah di tahun 1998 dimana pada zaman itu mahasiswa dan masyarakat di seluruh Indonesia bersatu mengepung gedung DPR/MPR RI. Para demontsran menodong agar Indonesia segera diadakan perombakan. Aksi massa tersebut dilakukan karena pemerintahan di masa Presiden Soeharto dinilai menyimpang dari cita-cita kerabat dan negara. Sehingga agenda pokok para demonstran adalah bagaimana menyandarkan Presiden Soeharto dari kursi presiden republik Indonesia.

Rencana demonstrasi masa yang dilakukan dengan serentak di berbagai daerah tersebut pada akhirnya membuat massa aktivitas berhasil menduduki gedung DPR RI di Senayan Jakarta. Gerakan tersebut dinilai cukup efektif setelah berpengaruh selama 32 tahun presiden Soeharto akhirnya berhasil diturunkan secara menekan oleh mahasiswa dan masyarakat. Belakangan Soeharto secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 21 mei 1998.

Pengunduran diri kepala Soeharto ini dinilai sebagai fase peradaban baru rakyat Indonesia. Kebudayaan yang terbebas dari penindasan kekuasaan yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Dari kejadian ini lahirlah istilah reformasi yang sampai masa ini terus dikenang sebagai prestasi tertinnggi mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, sebagai agen perubahan (agen of change) Indonesia.

Meskipun berhasil menurunkan Soeharto sebab kursi kepresidenan, agenda Demonstrasi masa itu bukan berarti berjalan secara lancar. Para peserta aksi kudu berhadapan dengan realitas sosial politik yang tidak instan. Premanisme politik justru tidak dapat dihindari. Perkara seperti ratusan mahasiswa yang kering tampa sebab menjadi catatan memori paling kelam bagi dunia pelajaran dan demontrasi di Indonesia. Kejadian tindakan refresif aparat keamanan di dalam awaktu itu juga melukai teman-teman peserta yang sedang berjuang pada Senayan. Bahkan dari sisi ekonomi juga berdampak besar terhadap pengusaha di sekitar lokasi. Penjarahan yang dilakukan oleh peserta aksi juga menjadi catatan kelam masa perombakan Indonesia.

Baru-baru tersebut, aksi menolak tambang illegal yang dilakukan oleh Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pamekasan pada hari Kamis 25 Juni 2020. Dalam kegiatan aksi dorong tambang ini tiba-tiba ramai dipermukaan publik. Tindakan refresif yang dilakukan oknum aparat kepolisian menuai tuduhan dari berbagai pengurus cabang PMII di kota-kota lain se-indonesia. Bahkan mereka juga mengecam kapolri supaya bertanggung jawab akibat tindakan refresif tersebut.

Berkaitan dengan demontrasi atau unjuk rasa itu, dalam rangka memasuki era new normal dimana pemerintah sudah memutuskan agar masyarakat tetap konsisten menggunakan protokol kesehatan dalam menjalani kegiatan di ruang publik, baik buat keperluan pekerjaan, jalan-jalan, ngopi, makin hanya sekedar untuk melakukan kegiatan demonstrasi massa.

Dikutip dari laman resmi BNPN di tanggal 22 juni 2020, ketua gugus tugas nasional percepatan penangan covid-19, Doni Monardo mengatakan kalau selama pandemi covid-19 belum selesai maka pemerintah berkomitmen mengedenpankan aturan kesehatan yang sudah diatur sebab Kementerian Kesehatan sebagai aturan yang wajid dipatuhi dan harga mati untuk diperjuangkan. Artinya beraktifitas diluang public sudah sangat terbatas, apalagi hanya sekedar untuk menyampaikan cita-cita melalui kegiatan demontrasi massa. Pergerakan peserta yang tidak dapat dikontrol, batas jarak dan kebersihan pengikut aksi menjadi perhatian utama serta tentu semakin mempersulit keadaan.

Oleh karena itu, pada kondisi new normal seperti tersebut mahasiswa dan masyarakat harus memeriksa jalan keluar lainnya dalam mengantarkan aspirasi tampa harus turun ke jalan. Belum lagi kerugian dengan akan disebabkan sebagai imbas dari hadirnya peserta aksi. Tentu bea yang dikeluarkan juga menjadi petunjuk, hati nurani menjadi pertimbangan dengan jalan apa para pengusaha melakukan recoveri kepada usahannya sebagai dampak dari hadirnya aksi tersebut.

Serupa yang dikatakan oleh Analis Itelijen dan Keamanan Negara, Stanislaus Riyanta bahwa tidak ada organisasi usaha yang bisa menjamin bebas sebab kegiatan unjuk rasa. Namun daerah bisnis bisa beradaptasi dan mencari jalan keluar dengan terus mengabulkan inovasi manajemen yang baik untuk perusahaanya sendiri.

Kegiatan Demonstrasi dengan menggalang massa merupakan cara lama yang dilakukan sebab kalangan mahasiswa dan masyarakat Nusantara dalam menyampaikan aspirasi. Namun secara adanya new normal ini pekerjaan tersebut sangat tidak efektif jika masih dilakukan. Alasanya adalah dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan protokol kesehatan para peserta aksi. Kekacauan yang ditimbulkan juga menjadi kemungkinan yang tidak dapat dihindari.

Mahasiswa dan masyarakat sudah saatnya menyampaikan aspirasi kepada negeri mengunakan media massa, misalnya di dalam bentuk opini/artikel (menyampaikan gagasan, pertimbangan dan aspirasi). Mengunakan media pengikut dinilai lebih terdidik sebab kaidah bahasa yang disampaikan juga harus melewati kurasi khsus oleh redaktur.

Mengkritik pemerintah mencuaikan media massa sudah seharusnya dilakukan dan menjadi alternatif sementara, disana akan terbangun kearifan Bahasa dan budaya masyarakat Indonesia bagaimana cara memperbaiki negaranya yang ditempuh dengan jalur keilmuan yang ramah dunia, yakni budaya literasi.

Masyarakat dalam menyampaikan aspirasi pada pemerintah dilindungi undang-undang nomor 9 tahun 1998 yang mengatur tentang kemerdekaan berpendapat yang mengatakan kalau menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan sejalan dengan pasal 9 keterangan universal Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin kemerdekaan berserikat serta berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lidah, tulisan, demonstrasi dalam segela bentuk ekspresi lainnya.

Berdasarkan bunyi undang-undang dasar di akan, sudah jelas bahwa rangka memberikan pendapat dan aspirasi dilindungi sebab negara. Sehingga dengan pedoman tersebut masyarakat sudah boleh membangun paham pemerintah melalui media. Menyadari kalau demontrasi massa adalah tradisi periode dalam menyampaikan pendapat. Maka telah saatnya masyarakat dan mahasiwa memeriksa cara-cara yang lebih efektif, yaikni dengan menulis di media kawula. Memang kegiatan menyampaikan aspirasi di dalam bentuk tulisan ini tidak seheboh saat unjuk rasa di lapangan. Tapi untuk menguji efektitas dalam menyampaikan aspirasi tentu lebih efektif menulis di media massa era kebijakan new normal berlangsung.

Kemudian, kerugian yang bakal diterima juga bisa di minimalisir, menyadari jalur menulis di jalan massa ini sebagai alternatif yang cukuf bagus maka mahasiswa sebagai agen of change mulai melakukan opsi gerakan ini. Segala wujud aspirasi sudah bisa dilakukan di bentuk tulisan. Dampak kerugian bakal diterima juga bisa dihindari, makin saat sedang ada pandemi.

Sisi lain dari watak menyampaikan kritik dan aspirasi menggunakan karya tulis ilmiah kepada pemerintah adalah membangkitkan sadar literasi di kalangan masyarakat. Bahwa sudah saatnya ditanamkan dalam benak pemuda serta masyarakat Indonesia bahwa meskipun itu ditakdirkan lahir di desa dan menetap di desa terpencilpun masih bisa menyampaikan pendapat dan menyampaikan koreksi serta masukan kepada pemerintah.

Jika semangat mengirimkan aspirasi lewat media massa itu berhasil dilakukan, maka budaya literasi masyarakat dipastikan akan semakin meningkat. Budaya literasi secara otomatis akan terbangun ketika perasaan gelisah dan rasa ingin mengoreksi lewat susunan tulis itu ada. Merubah tradisi unjuk rasa ke opini di media massa ini memang sulit sekali dilakukan, tapi sebatas menyadari ini penting dan lebih efektif dari turun ke jalan masa pandemi berlangsung itu menjadi betul penting bagi masa depan Indonesia.

*****

*) Oleh: Edi Junaidi, Jurnalis TIMES Indonesia

*) Tulisan Paham ini sepenuhnya adalah tanggungjawab setia, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Salinan TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter ataupun sekitar 600 kata. Sertakan tambo hidup singkat beserta Foto muncul dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan pendapat yang dikirim.