Menguatkan Kontribusi Industri Kreatif dan UKM dalam Perekonomian Yogyakarta

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Era revolusi pabrik 4. 0 menjadikan ekonomi kaya menjadi salah satu isu strategis yang layak mendapatkan pengarusutamakan jadi pilihan strategi memenangkan persaingan global.

Secara definitif, tersedia banyak pendapat mengenai pengertian ekonomi kreatif. John Howkins, sang abu ekonomi kreatif dunia yang baru kali memperkenalkan istilah ekonomi kreatif memaknai ekonomi kreatif sebagai ‘The creation of values as a result of idea’. Menurutnya, kepribadian ekonomi kreatif dicirikan dari kehidupan ekonomi yang bertumpu pada pengkajian dan eksploitasi ide-ide kreatif dengan memiliki nilai jual tinggi. Para pengamat ekonomi juga berpendapat bahwa ekonomi kreatif secara umum dan industri kreatif khususnya diyakini akan menjadi primadona penggerak perekonomian nasional Indonesia di masa mendatang.

Potensi Industri Kreatif pada Kawasan Istimewa Yogyakarta terdapat kenaikan sejumlah 91, 127 Jenis Industri Kreatif dan Usaha Kecil pada tahun 2019 tersebar pada Kota Yogyakarta sebesar 11 persen, Kabupaten Sleman sebesar 23 persen, Kabupaten Bantul Sebesar 21 persen, Kabupaten Kulon Progo sebesar 22 persen serta Kabupaten Gunung Kidul sebesar 23 persen.

Hal tersebut tentu saja membutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah daerah untuk memberdayakan dan melindungi industri kreatif, dikarenakan dalam mengembangkan industri kaya, usaha kecil dan menengah tak semudah yang dibayangkan, banyak sekali hambatan baik internal dari pelaku usaha maupun secara eksternal yaitu diantaranya kebijakan yang belum menjunjung pengembangannya.

KECENDEKIAAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN

Pemberdayaan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil diarahkan buat memperkuat kontribusinya dalam perekonomian, jalan dalam penanggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, maupun dalam peningkatan biji tambah perekonomian sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi & pembangunan berkelanjutan. Perlu adanya kebijaksanaan dalam melakukan pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil agar dapat memanfaatkan bilangan potensi yang ada serta memajukan kontribusinya dalam perekonomian. Kegiatan Pemberdayaan perlu dilakukan melalui beberapa hal yakni:

Pertama, Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan SDM. Salah satu persoalan adalah ketidakdisplinan para pelaku usaha dalam melangsungkan pencatatan keuangan. Bimbingan teknis, pendampingan, dan pengembangan sumber daya pribadi perlu dilakukan untuk menangani kasus tersebut antara lain melalui pelatihan pengelolaan usaha, pelatihan teknik penerapan, pelatihan pemasaran offline dan online, standarisasi produk dan pengurusan hak kekayaan intelektual serta pelatihan tata keuangan.

Kedua, akses pendanaan dan bantuan permodalan. Kecendekiaan pemerintah melalui program Kredit Daya Rakyat (KUR) yang sudah berlaku saat ini pada kenyataannya tak mudah dilaksanakan baik oleh IKM maupun oleh lembaga pembiayaan. Kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pembiayaan masih dirasakan oleh pelaku IKM. Disisi asing lembaga pembiayaan kesulitan menemukan IKM yang feasible dan bankable buat dibiayai agar menghindari persoalan nama bermasalah.

Ketiga, Ketersediaan bahan baku dan bahan penolong. Hal Ini perlu diperhatikan & dilakukan oleh pemerintah daerah melalaikan beberapa cara antara lain: memelihara stabilitas harga bahan baku dan bahan penolong melalui pengaturan tata niaga; menjaga ketersediaan dan keberlanjutan bahan baku dan bahan penolong melalui meningkatkan budidaya pertanian, kehutanan, dan peternakan; dan melakukan kegiatan sama antara pemerintah daerah secara provinsi lain dalam penyediaan target baku dan bahan penolong.

Keempat, Sarana Dan Infrastruktur Usaha. Hal ini untuk memperingan memperoleh peralatan produksi dan pengerjaan, jaringan informasi bisnis, informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, desain, teknologi produksi, dan standar mutu, penyelenggaraan pusat pelayanan usaha terpadu, fasilitasi peserta inkubator bisnis untuk meningkatkan daya saing dan fasilitasi di hal tempat penjualan.

Kelima, Pemasaran pentingnya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan fasilitasi berbentuk kemudahan menjalin kemitraan usaha dengan usaha menengah dan besar, mengikutkan pameran produk Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil baik skala nasional dan internasional, dan penyediaan dan pembaharuan informasi pasar dan harga.

Keenam, Teknologi Informasi. Hadirnya Teknologi Informasi (TI) mengubah cara dalam bisnis secara memberikan peluang dan tantangan perdana yang berbeda dengan cara baku namun belum semua pelaku usaha kecil menengah atau industri rumahan di DIY yang sudah tahu TI. Banyak yang masih memakai cara konvensional dalam mengelola dan memasarkan produk buatannya.

Selain itu pada kegiatan pelestarian perlu dilakukan beberapa hal yaitu: Pertama, Iklim usaha yang kondusif. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, yaitu: tenaga kegiatan dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur fisik, kondisi sosial politik, & institusi dalam menentukan daya tarik investasi di suatu daerah. Ke-2, Kemitraan.

Diperlukan desain yang tepat bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam membangun kemitraan serta pemetaan persoalan pokok di dalam pengembangan Industri Kreatif dan Jalan Kecil. Ketiga, Fasilitasi hak kapital intelektual, sertifikasi halal, sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Melalaikan sertifikasi HKI diharapkan produk IKM mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum agar IKM di Daerah Istimewa Yogyakarta mampu bersaing secara produk dan jasa lainnya menetapkan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

PERSOALAN YANG MENETAPKAN DISELESAIKAN

Beberapa persoalan dasar IKM di Kawasan Istimewa Yogyakarta yang perlu lekas diselesaikan agar mampu menjadikan IKM menjadi semakin ekspansif dan bersaing. Pertama, kesulitan akses pembiayaan IKM kepada lembaga keuangan harus cepat diselesaikan. Proses pembiayaan harus mampu terlaksana dengan mudah dengan cara yang tidak berbeli-belit. Kedua, pendidikan, pelatihan dan pendampingan melalui Capacity Building diharapkan mampu menjaga & meningkatkan kemampuan manajemen keuangan IKM. Ketiga, program pelatihan pemasaran serta promosi IKM menjadi salah satu ciri penting melalui pembekalan digital marketing dan jalur online.

Sebagai dampak dari globalisasi oleh karena itu potensi Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam perdagangan dalam negeri sangat potensial menuju era perdagangan bebas, kebijaksanaan yang mumpuni dan memudahkan benar dibutuhkan untuk pengembangan dan pemberdayaan serta perlindungan industri kreatif, koperasi dan usaha kecil dan membuang agar mampu diarahkan untuk melangsungkan proses produksi yang produktif serta efisien dengan kualitas unggul. Kejadian itu bisa berupa kebijakan ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah dengan saling melengkapi, selaras, dan sinergis. (*)

***

*) Oleh: Matheus Gratiano, MPA (Dosen Kebijakan Publik FISIPOL – Universitas Widya Mataram Yogyakarta).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjelma bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Salinan TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 logat. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan pandangan yang dikirim.