Mengokohkan Komitmen KeIslaman dan Kebangsaan HMI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Terlahir dalam situasi sosiologis dan politik Negara yang masih berusia dua Tahun (1947), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) tumbuh bersama panasnya sisa-sisa bara suluh revolusi kemerdekaan. Dengan semangat penanggalan atas kolonialisme yang dibangun pada atas fondasi tauhid, HMI muda tak gentar maju bersama pejuang revolusi lainnya.

Tepatnya pada tanggal lima Februari tujuh Puluh Empat tahun silam, berdiam di salah satu ruang pelajaran Sekolah Tinggi Islam/STI (sekarang UII), Jl. Setyodiningratan 30 (Sekarang P. Senopati 30), Lafran Pane, jadi penggagas pertama HMI memanfaatkan tanda kuliah tafsir Alqur’an yang diasuh oleh Prof. Husein Yahya untuk mendeklarasikan pembentukan HMI.

Harian Kedaulatan rakyat tertanggal 28 Februari 1947 secara sekilas memuat sebuah berita bahagia ini pada salah satu rubriknya, demikian isinya:

“Baru-baru tersebut di Yogyakarta, telah didirikan Gabungan Mahasiswa Islam. Anggota-anggotanya terdiri sejak mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia yang taat Islam. Perhimpunan akan menjadi bagian Kongres Mahasiswa Indonesia.

Sekretariat: Asrama Mahasiswa, Setyodinigratan 5 Yogyakarta. Hanya ini pemberitaan dengan kita dapati dari pers, sehubungan dengan berdirinya HMI”.

Dengan diumumkannya kelahiran HMI tersebut, menjadi sinyal awal dari sebuah babak baru arus perjuangan mahasiswa dan kaum terpelajar Islam Indonesia yang seringkali sangat menentukan di dalam mengubah arah sejarah bangsa tersebut. Di masa pergolakan politik & ideologi ini, HMI hadir sebagai kekuatan penyeimbang bagi hegemoni ideologi kiri (sosialisme) yang sangat masyhur di kalangan pelajar dan mahasiswa pada periode awal orde periode.

HMI yang muncul dengan misi men-syiarkan ajaran Agama islam, tentu memahami betul akan bahaya dan ancaman ajaran komunisme yang berlindung di balik kekuatan kebijakan rezim orde lama. Tak kurang HMI menjadi tameng bagi gaya kelompok nasionalis dan kelompok Islam politik yang saat itu menyelundup dalam konfigurasi konflik antar faksi ideologi politik.

Tindakan dan gerakan HMI yang ternama taktis dan elegan kembali menemukan jalurnya dalam jalan sejarah warga, saat rezim orde baru yang awalnya cenderung sensitive terhadap kelompok Islam politik memilih untuk memalingkan perhatiannya secara serius kepada kehadiran sekelompok cendikiawan Islam.

Marjinalisasi politik yang oleh banyak kalangan muslim sendiri lebih jauh menggunakan ungkapan ‘Islam ditindas’ itu, semakin menemukan kesempatan untuk menyelenggarakan titik baliknya ketika kelompok Agama islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh HMI seperti Akbar Tandjung dan Nurcholis Madjid tampil sebagai profil filsuf dan politisi nasionalis-agamis di pelataran kekuasaan Suharto.

Aliran dan politik Islam mengalami ekspansi luar biasa berkat pertumbuhan ekonomi dan bertambahnya kalangan terpelajar dan cendikiawan Muslim yang menimbulkan perubahan betul cepat dan berdampak luas di bidang sosial, kultural, dan keyakinan.

Dalam plot sejarah yang krusial ini, HMI tidak hanya patut disebut sebagai lupa satu pelopor pembaharuan Islam dalam Indonesia, lebih dari itu tokoh HMI seperti Cak Nur makin berhasil menjadi jembatan penghubung kurun paham Islam wasatiyah Indonesia dengan Barat dan dunia internasional. Perpadanan antara kecakapanya dalam penguasaan teks-teks agama dengan dialektika di lingkungan Islam modernis menjadikan Cak Nur (Nurcholis Madjid) sebagai sosok pandai peripurna, yang oleh Greg Barton (1999) disebut sebagai neo-modernis.

Sementara sosok politisi superior Akbar tandjung merupakan pelopor terbentuknya Kelompok Cipayung, yang merupakan konvensi irisan antar elemen gerakan mahasiswa seperti HMI, PMKRI, GMNI, PMII, dan GMKI cukup mempunyai posisi dalam memberikan ide-ide tentang pluralism dalam dialektika kebangsaan hingga hari ini.

Di usianya yang ke-74 pada tahun itu, warisan nilai Ke-Islaman dan Kewarganegaraan nasional masih menjadi pusaka perjuangan kadet HMI yang istimewa dan tetap terlestari. Meskipun kontribusi pemikiran & gerakan HMI hari ini tak sedramatis angkatan -66, namun getaran pergerakan HMI di setiap tangga dalam menampilkan idealismenya dan menyelamatkan hak-hak rakyat demi merawat nilai-nilai kebangsaan masih terasa. Komitmen ke-Islaman HMI yang merupakan prinsip perjuangan HMI, secara fitrawi terinklusi ke dalam semangat dan komitmen Kewarganegaraan nasional.

Keduanya bagai besar sisi mata uang yang silih melengkapi dan menyempurnakan nilai-nilai kemanusiaan yang berketuhanan khas Bangsa Nusantara. Sehingga keduanya hanya akan menutup syarat kesempurnaan jika diucap secara senapas dan ditunaikan secara harmonis hingga saling mengokohkan. Bahkan ketika realitas sosial politik nasional tidak selalu meguntungkan dan berpihak pada idealitas nilai-nila dasar perjuangan kadet HMI.

Fondasi ke-Islaman dan Kebangsaan yang dibangun secara kokoh oleh para pendiri serta tokoh intelektual HMI, membawa HMI menempuh jalur perjuangan secara tak biasa seperti OKP Islam lainnya yang cenderung merupakan underbow dibanding ormas Islam Indonesia. Pluralitas ajaran dalam internal HMI merupakan pembeda yang special sebagai simpul pemersatu Islam (ukhuwah Islamiyah) antar kader.

Sektarianisme mazhab dan pemikiran dalam Islam merupakan isyarat sosial agama yang mampu mengubah kedamaian agama menjadi api pertengkaran yang mematikan. Karena sekali sektarianisme agama berbaur dengan pengelompokan sosiologis masyarakat keagamaan dan sekaligus didukung kekuasaan politik, ketika itu masa menjadi memburuk, membuat sangat suram mengatasinya. Pada titik inilah HMI hadir sebagai meelting pot bagi pemikiran generasi muda Islam pada meredam konvergensi lintas mazhab & ormas di Indonesia dan makin dunia.

Dengan kontrak yang teguh dalam mewujudkan Islam yang damai inilah, untuk menunaikan komitmen Kebangsaan (Ukhuwah Insaniah) bagi HMI merupakan sebuah kebutuhan serta common sense kemanusiaan universal. Maka sangat tidak rasional untuk sekedar ragu dengan komitmen Kebangsaan HMI dalam merawat dan melestarikan kemajemukan NKRI tercinta.

***

*) Oleh: Arya Kharisma Hardy (PJ Ketum PB HMI).

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Model TIMES atau rubrik opini dalam TIMES Indonesia terbuka untuk ijmal. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata pendahuluan. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan pendapat yang dikirim apabila tidak sebati dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.