Menelisik Hubungan Pusat-Daerah dalam Upaya Penangangan Covid-19

TIMESINDONESIA, MALANG – Indonesia pada saat ini sedang menghadapi bencana non alam serta ini dihadapi semua negara di dunia, hal yang menjadi perkara yang sangat serius ini adalah virus yang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia salah satunya adalah Indonesia. Virus Covid-19 ini sudah sangat mengerikan dikarenakan menyebabkan krisis kesehatan yang berdampak pada aspek ekonomi.

Terhitung data Di Indonesia Mulai Tanggal 18 Mei 2020 total orang yang diperiksa143. 035, terkonfirmasi positif Covid-19 18. 010, sehat 4. 324, dan meninggal dunia 1. 191 (sumber: covid19. go. id) .

Disini dalam menangani Covid-19 Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang terbaru dalam menangani Covid-19 ini. Salah satu kebijakan dengan dikeluarkan oleh Kementrian Kesehatan merupakan PSBB, yaitu Peraturan Menteri Nomor 9 tahun 2020 Tentang Patokan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan sebagai lanjutan ada Sistem Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 Tentang PSBB Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Tentu dalam implementasinya disini Pemerintah Pusat disini tak berjalan sendiri dan harus diimbangi dengan kodinasi yang baik jarang pusat dan daerah.

Namun, fakta yang terjadi pada lapangan dalam penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta daerah ini tidak berjalan secara efektif, sangat banyak terjadi miskoordianasi jarang pusat dan daerah yang dimana hal ini membawa dampak dengan buruk pada penanganan Covid-19 sendiri, bukannya melakukan percepatan penanganan yang terjadi justru memperlamban penanganan Covid-19 itu sendiri.

Adapun miskoordinasi antara pusat dan wilayah adalah terkait dengan pemberhentian sementara oprasional KRL (Kereta Api Listrik) yang diminta oleh Pemprov DKI Jakarta dan Jawa barat jadi upaya menekan kerumunan dan juga mobilitas masa.

Namun yang terjadi ada kontradiksi antara Pemrintah Pusat dan Daerah dimana disini Pemerintah pusat tidak mengingginkan pemberhentian oprasional KRL Dengan dalil mobilitas masa masih sangat dalam perlukan, dan jika pemda tidak memebrikan solusi terkait pembergentian oprasional KRL maka akan menimbulkan urusan baru.

Bukan cuma itu saja miskoordinasi juga berlaku antar Kementrian yaitu terkait dengan Pelarangan ojol membawa penumpang termuat dalam lampiran penjelasan Pasal 13 tentang peliburan tempat kerja pada Permenkes PSBB. Pasal tersebut bersuara “Layanan ekspedisi barang, termasuk tumpuan angkutan roda dua berbasis pelaksanaan dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk pengikut. ”

Namun, kini tertindih oleh aturan Permenhub yang dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d menyebutkan, “Dalam situasi tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan awak, motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan tubuh… “.

Dan datang hari ini pun masih terjadi kebijakan yang tumpang tidih dalam pemerintahan, yang terbaru terkait secara Pelonggaran moda transportasi umum dengan dicetuskan Kementerian Perhubungan pada Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Hal ini dinilai kontroversi dalam masyarakat karena kebijaksanaan ini bertentangan dengan kebijakan PSBB yang sudah diterapkan pada daerah-daerah tertentu yang sudah menerapkannya, mengapa demikian karena pada saat itu beberapa wilayah sedang menerapkan PSBB melakukan pelarangan kepada masyarakat dengan ingin bepergian keluar Kota karena dinilai akan mempercepat penyebaran virus Covid-19 ke penjuru daerah.

Pada akhirnya masyarakat yang sebagai objek oleh kebijakan-kebijakan itu yang akan dibuat bingung dan dirugikan terkait dengan kebijkan-kebijakan dengan dibuat dan yang terjadi dimana paradigma masyarakat terhadap Pemerintah menjelma buruk yang beranggapan bahwa Pemerintah tidak serius dalam menangani Covid-19 ini.

Jadi singkatnya penulis beranggapan bahwasannya dalam percepatan penanganan Covid-19 ini perlunya ketegasan oleh pemerintah pusat agar tidak terjadi disharmonisasi kebijakan atau miskoordinasi antara pemerintah pusat dan serupa daerah. Disini ketegasan sangat penting dalam membuat kebijakan dan selalu harus melakukan koordinasi yang intens antara pemerintah pusat dan pula pemerintah daerah dalam membuat kebijaksanaan tanpa melanggar UU, karena tersebut menyangkut kepentingan seluruh rakyat Nusantara.

Dengan itu, maka akan menemukan jalan keluar buat menangani Covid-19 ini. Dengan ketegasan dan kordinasi yang baik kurun pemerintah pusat dan pemerintah daerah nantinya kebijakan yang dikeluarkan negeri pusat dan daerah akan sepaham dan dapat berjalan dengan indah. Dan kebijkan-kebijakan yang dibuat hendak berjalan efektif dalam menangani Covid-19 ini.

***

*) Penulis: Dwiko Rynoza Nur Rachman, Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sial, Sekbid Ideologi dan Kaderiasasi GMNI UMM 2018-2019.

*) Karya Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter ataupun sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menanyangkan opini yang dikirim.