Melucuti Gerakan Populis

Melucuti Gerakan Populis

TIMESINDONESIA, MALANG – Kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dari Arab Saudi menjadi momentum yang ditunggu-tunggu bagi umat agama islam wa bilkhusus kalangan simpatisan FPI ( Front Pembela Islam).

Bagaimana tidak, pada zaman hari penjemputan beberapa waktu berantakan, Ribuan bahkan jutaan massa beramai-ramai datang ke bandara menyambut kedatangan Imam besar FPI tersebut. Membludaknya massa membuat beberapa lalu lintas keberangkatan penerbangan terganggu. Di jarang penumpang yang hendak melakukan keberangkatan juga turut mengganti jadwal keberangkatannya lebih lama.

Tetap, hal ini menjadi fenomena hangat dalam bingkai perjalanan kebangsaan kita. Seorang tokoh besar yang telah 3 tahun lebih lamanya dirindukan akhirnya pulang ke tanah cairan. saya memandang hal ini tidak hanya HRS merupakan imam tinggi FPI, melainkan juga kaitannya secara fenomena politik belakangan ini.

Gerakan Populis

Populisme dapat didefinisikan sebagai sebuah “ideologi” yang memilah masyarakat ke dalam dua kelompok bertentangan antara “orang-orang murni” & “elit-elit korup” (Mudde & Kaltwasser, 2017). Orang-orang murni ini sering digambarkan sebagai masyarakat umum yang dirugikan oleh pemerintah korup (para elit).

Ide politik yang dibangun ialah bagaimana menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan pada suara mayoritas masyarakat. Definisi lain menjelaskan bahwa populisme bukanlah sebuah agenda tertentu, tetapi sebuah cara tertentu: mobilisasi massa melawan “mereka” yang pada atas (Pelinka, 2008). Kedua keterangan tersebut memiliki sebuah kesamaan yang merupakan inti dari populisme: asosiasi, elit, dan kehendak umum (Mudde & Kaltwasser, 2017).

Kaitannya dengan gerakan populis, Dalam indonesia, politik Identitas yang akhirnya ini gencar menjadi gaung serta propaganda isu yang marak dalam permukaan. Bangunan gerakan ini sedang dalam landscape populisme kanan dan jauh lebih konservatif.

Sejak kasus Ahok pada 2017 lalu, isu-isu Identitas berbasis agama dan SARA menjadi dagangan laku dengan kerap menjadi senjata bagi langgengnya karpet kontestasi kekuasaan. Hal ini disusul dengan gerakan 212, reuni dan segala turunannya. Dengan mengatasnamakan islam sebagai korban dan umat yang dilukai, beberapa tokoh tinggi muslim menggalang dan memobilisasi kawula dalam mengisi pos-pos oposan.

Semarak dalam melawan penindasan atas nama agama, buntut panjangnya terjadi hingga hari ini. Kepulangan Habib riziq turut disertai secara semangat perlawanan terhadap rezim kewenangan. Revolusi akhlak yang disebut sebagai misi perjuangan kepulangannya pun turut disambut dengan gembira dari beberapa kalangan kaum muslimin.

Patut diakui kepulangan HRS menjadi pelecut daya juang yang bertambah besar bagi kaum populis di dalam melawan elit kekuasaan. Meski dalam samping itu bagi sebagian kalangan muslim progressif, kepulangan habib rizieq dinilai menjadi pemantik isu SARA yang kian meradang.

Gerakan populis memang tidak seutuhnya membawa semangat umat dan anak buah yang tertindas secara parsial. Tersedia banyak sempalan-sempalan dimana semangat tersebut hanya dibawa berdasarkan agama kebanyakan. Sedang dalam internal mayoritarian tunggal terjadi banyak paham-paham yang bersemuka.

Dilematisasi ini bangkit dengan ramai nya kasus habib-lonte yang terjadi kemarin sore. Ada jurang yang jauh memisahkan antara cara pandang kita terhadap ustazah dan kesalehan sosialnya. Peristiwa itu tentu mengundang banyak respon dan asumsi dari banyak kalangan. Tak sedikit yang merasa tergores batinnya, resah jiwanya, bahkan gamang dengan eksistensial.

Menjadi bencana luar biasanya ketika orang-orang serupa mulai antipati terhadap figur habaib. Padahal, sejatinya pemisahan cara pandang antara subjek dan perilaku menjadi penting bagi kita lekatkan kepada ulama yang diberi kemuliaan bertambah. Setali tiga uang, Gerakan populis ini menjadi genjot utama terkikisnya semangat pluralisme dan kebhinekaan. Di dalam prakteknya gerakan populis yang dikerjakan belakangan ini menjadi alat pukul bagi siapapun yang hendak menilai, lebih-lebih melawan. atau memberikan kilah yang seimbang.

Siapapun yang berani menjegal gerakan itu, akan dinilai sebagai orang kufur, antek-elit bangsat, dan judgement kriminalisasi ulama. Keadaan seperti ini menjelma sulit karena yang dihadapi bukan lagi rasionalisasi gerakan massa, melainkan tameng ayat dan dalil-dalil kudus. Semangat yang dibawa pun tak lagi semangat keadilan egalitarian, memperbedakan spirit moralitas islam yang hendak diselundupkan dalam bingkai keindonesiaan.

Lalu apa yang perlu disikapi negara sebagai langkah? setidaknya istana dapat memberikan keterangan sosial teks tentang berbangsa dan bernegara hari ini. Negara sepatutnya menjembatani berbagai macam semangat gerakan dengan terjadi di lapisan horizontal.

Negara perlu merekatkan balik keretakan semangat pluralisme dan kebhinekaan, menjadikan ayat suci dan konstitusi sebagai prisma kesatuan. Dengan betul, pada sisi prinsipilnya sampai mulut prakteknya.

Sampai kita tiba pada makna esensial barang apa yang dimaksud kebangsaan. apa yang menjadi orientasi bernegara.

***

*) Oleh: Zulfikri Nurfadhilla, Ketua Ikatan Mahasiswa Ilmu Koneksi Indonesia Cabang Malang Raya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjelma bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Contoh TIMES atau rubrik opini pada TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 prawacana. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan pendapat yang dikirim.