Kritis Komunikasi, Ribut Elit Soal Rem Darurat dan Arahan Jokowi Soal Prof Wiku

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Jakarta – Penulis mengusulkan agenda 24 Agustus 2020 diperingati jadi hari penanganan krisis komunikasi nasional, mengapa?, nanti akan dijelaskan di dalam kronologi di bawah, dan kaitannya dengan ribut-ribut elit di media soal rencana rem darurat oleh Pemprov DKI Jakarta.

Pertama, tanggal 24 Agustus 2020. Dalam rapat terbatas bersama para-para menteri di Istana negara, Presiden Jokowi mengatakan “yang boleh cakap soal penanganan Covid-19 adalah Prof Wiku, kalau ingin bicara, maka ajak bicara dulu Prof Wiku”.

Begini pernyataan Kepala Jokowi: “Saya minta setiap mau statement yang urusan mengenai Covid-19, betul-betul, ditanyakan lebih dulu dengan yang namanya Prof Wiku. Waspada. Satu itu saja yang namanya Prof Wiku yang bicara, jika memang mau bicara, ajak Prof Wiku bicara dulu. ” (ada videonya di detikcom).

Kedua, tanggal 7 September 2020, Presiden Jokowi dalam pidatonya dalam istana negara mengatakan: perlu hamba ingatkan, kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan dengan baik. Kesehatan yang baik mau menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita yang nomor kepala adalah kesehatan dan penanganan Covid-19. Sekali lagi saya ingin perintahkan jajaran Komite penanganan Covid-19, Departemen Kesehatan, TNI, POLRI betul-betul supaya yang berkaitan dengan penanganan Covid-19 menjadi prioritas. Sekali lagi bila penanganan Covid-19 baik, maka ekonomi akan membaik. (ada videonya).

Ketiga, tanggal 9 September 2020, Gubernur Anies Baswedan didampingi Wagub DKI Jakarta Ariza Patria mengumumkan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan menarik rem darurat pada Senin 14 September 2020 buat menyelamatkan nyawa warga dari Covid-19. (ada videonya).

Keempat, tanggal 10 September 2020, Ujung Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Professor Wiku Adisasmito mengutarakan dalam wawancara dengan Najwa Shihab: Semua pemerintah daerah, semua pimpinan daerah harus merewiew kembali keadaan yang ada sekarang, kalau perlu melakukan rem darurat seperti DKI Jakarta, maka lakukan itu demi keselamatan masyarakat. (ada videonya).

Kelima, tanggal 10 September 2020, Mantan Juru Bicara Negeri untuk Penanganan dan Pencegahan Covid-19 yang juga sebagai Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P2P) Kemenkes, Achmad Yurianto mengatakan: Anies, kata Yuri, juga sudah berkoordinasi dengan Kemenkes terkait keputusan itu. “Nggak perlu (ada izin lagi), cuma ngasih tahu saja. Iya sudah (koordinasi), ” ujarnya. (detikcom 10/9/2020).

Hal ini dikuatkan oleh Kepala Bidang Jalan dan Opini Publik Kementerian Kesehatan ( Kemenkes) Busroni mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak perlu meminta izin lagi kepada Kemenkes perihal rencana penerapan kembali Penyekatan Sosial Berskala Besar ( PSBB). Sebab, izin untuk melaksanakan PSBB yang sebelumnya diterbitkan oleh Kemenkes pada 7 April 2020 belum dicabut. (Kompascom).

Keenam, tanggal 10 September 2020, Wagub DKI Jakarta, Ariza Patria mengutarakan keputusan kembali memberlakukan PSBB tersebut sudah sesuai dengan arahan Kepala Joko Widodo agar lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. “Sebagaimana juga arahan Pak Presiden, bahwa kita mengutamakan keselamatan dari warga. Itu yang menjadi prioritas Negeri Pusat dan Pemerintah DKI sangat mendukung, kita mengutamakan kesehatan keselamatan seluruh warga, ” ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Ketujuh, tanggal 10 September 2020, Gajah Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan: IHSG Terjun di Lembah 5. 000 karena Pengumuman Gubernur DKI. Dua hari berikutnya, barangkali kenapa Ridwan Kamil bicara pula soal lantai saham.

Kedelapan, tanggal 11 September 2020, Nah disinilah mulai panas kelanjutan pernyataan Airlangga Hartarto, terjadi pro dan kontra di media sosial dan beberapa grup whatsapp dengan saya ikuti. Puncaknya, sebuah akun twitter dengan nama @ainunnajib mendaftarkan sebuah twit fenomenal yang diretweet oleh 4200 akun di twitter.

Akun @ainunnajib mencantumkan: Catatlah manusia-manusia yang lupa kemanusiaannya: Mereka yang diam ketika nilai kematian dokter terus naik. & teriak ketika angka indeks bagian sekali turun.

Ainun Najib memang selama ini vocal mendukung kebijakan pemerintah yang indah soal Covid-19, dan mengkritik bersusah-susah kebijakan pemerintah yang menurutnya lupa, dari catatan saya, Ainun Najib ini juga salah satu karakter yang mengawal pemilu 2014 dan pemilu 2019 lewat situs yang dibuatnya bernama KawalPemiluOrg.

Andai saja Airlangga Hartanto memasukkan arahan Presiden Jokowi pada 24 Agustus 2020 (lihat kronologi pertama), maka mungkin kejadiannya tidak serupa ini. Makin banyak yang kata, makin membingungkan.

Meskipun kuota selalu ada, hp merek ternama, tersedia berbagai macam permintaan untuk video call, rapat online, namun komunikasi di antara elit kita dalam penanganan Covid-19 belum juga membaik.

Teknologi yang seharusnya mendekatkan, malah menjauhkan, itu semua karena kemanusiaan masih kalah oleh kepentingan lain. Penanganan dan pencegahan Covid-19 belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian dari perbaikan ekonomi.

Padahal lemburnya para Tenaga Kesehatan, TNI, POLRI, Satpol PP, Dishub, Dinkes, Halaman Taruna, relawan dll untuk mencegah Covid-19 adalah bagian terpenting di pemulihan ekonomi.

Jika banjir sudah sampai dipinggang, pastilah manusia dalam rumah yang kita selamatkan, bukan buku rekening. Jika banjir sudah melewati bibir, barulah kita sadar, nyawa adalah segalanya.

Dan, di jarang syarat penanganan krisis komunikasi dalam Covid-19, serahkan pada Jubir Negeri, tidak semua menteri harus cakap. (*)

***

*) Setia: Hariqo Wibawa Satria, pengamat media dari Komunikonten, Institut Media Sosial dan Diplomasi, Penulis Buku Kecil Mengelola Tim Media Sosial.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id