Kepala DPRD Malut Desak Pemprav Alihkan Anggaran TPP ke Infrastruktur

TIMESINDONESIA, SOFIFI – Pemberian Tambahan Penghasilan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun TPP di lingkup Pemerintaj Daerah Maluku Utara (Pemprov Malut) mendapat sorotan Ketua DPRD Malut Kuntu Daud.

Kuntu menilai anggaran ratusan miliar yang diperuntukkan untuk TPP kurang tepat, lantaran masih banyak infrastruktur seperti jalan, jembatan dan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi.

“Kalau taksiran ratusan miliar itu kita wujud jalan, gedung sekolah, dan kebutuhan dasar masyarakat tingkat bawah tetap ini jauh lebih bermanfaat, ” ucap Kuntu kepada TIMES Nusantara melalui sambungan telepon seluler, Rabu (10/2/2021).

Terlebih lagi kata Kuntu, kontrak Gubernur KH Abdul Gani Kasuba dan Wagub M Al Yasin Ali menjadikan Sofifi ‘Rumah Kita’ sulit tercapai jika TPP tetap diterima oleh pegawai.

“Gubernur terus gaungkan Sofifi sendi kita, tapi sampai sekarang kita tahu semua berapa banyak dengan menetap di Sofifi. Ini berguna kita kurang komitmen untuk tinggal di Sofifi, ” jelasnya

Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini meminta Gubernur menghapus TPP dan alihkan anggarannya untuk pembangunan infrastruktur. “Di tahun 2021 ini saya harap tidak ada lagi TPP, ” kasar Kuntu

Ia mengilustrasikan jika dalam satu bulan Pemprov menganggarkan TPP sebesar Rp15 miliar, maka dalam satu tahun bisa menelan APBD sekitar Rp. 180 miliar.

“Anggaran sejumlah ini harusnya pegawai lebih memajukan kedisiplinan, rajin masuk kantor, kegiatan sesuai Tupoksi, dan tinggal pada Sofifi, “imbuhnya

Diketahui, Pemprov Malut menganggarkan TPP kamar November-Desember 2020 sebesar Rp30 miliar, dan baru dikeluarkan SP2D untuk lima OPD sebesar Rp 3, 2 miliar. Inilah yang disoroti Ketua DPRD Malut. (*)