Kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial Berkelanjutan

Kemiskinan dan Jaring Pengaman Sosial Berkelanjutan

TIMESINDONESIA, JAWA SEDANG – Berdasarkan rilis BPS terbaru, pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia mengakibatkan kenaikan total penduduk miskin pada Maret 2020 hingga 1, 63 juta karakter terhadap September 2019 dan menyusun 1, 28 juta orang terhadap Maret 2019. Tingkat kemiskinan tersebut meningkat dari 9, 22 upah menjadi 9, 78 persen di enam bulan.

Tidak hanya jumlah penduduk miskin yang meningkat, tetapi kemiskinan juga semakin dalam. Kenyataan ini setidaknya sudah mengusik perhatian pemerintah, mengingat pandemi Covid-19 saat itu baru berlangsung satu bulan selama Maret 2020.

Perlu jaring tentara sosial (JPS) berkelanjutan sebagai jalan perlindungan untuk menjaga kesejahteraan warga, dalam menghadapi kemungkinan apapun dengan lebih buruk pada masa yang akan datang.

Taat kewilayahan, pandemi Covid-19 terdampak memutar dominan di perkotaan, ini terkonfirmasi seperti ditunjukkan dengan meningkatnya penduduk miskin hingga 1, 3 juta orang yang lebih tinggi daripada perdesaan yang naik hanya 333, 9 ribu orang.

Dampak buruk pandemi di perkotaan karena penduduk perkotaan hidupnya berpegang pada sektor industri pengolahan, pemindahan, perdagangan, penyediaan makan minum, serta jasa. Sektor sektor tersebut terdampak paling besar ketika terjadi guncangan ekonomi akibat pandemi. Selain itu, kebutuhan hidup dan garis kemiskinan di perkotaan jauh lebih luhur daripada di perdesaan.

Pandemi Covid-19 juga menghantam sektor informal, padahal banyak penduduk rentan miskin yang bekerja pada zona ini. Penduduk rentan miskin pada Indonesia pada Maret 2019 menyentuh 19, 91 juta orang dengan 61, 03 persen bekerja di dalam sektor informal. Bahkan, untuk perkotaan seperti DKI Jakarta, penduduk hampir miskin di sektor informal mencapai 75 persen. Kelompok hampir bapet tersebut pada umumnya bekerja sebagai ojek daring, pedagang kaki lima, penyedia makan dan minum rasio mikro.

Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan kenaikan tingkat kekurangan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Kenaikan terbesar terjadi dalam Pulau Jawa dengan peningkatan sempurna tingkat kemiskinannya berada di DKI Jakarta, yaitu 1, 11 komisi poin. Demikian juga, dengan disparitas pengeluaran di DKI Jakarta meningkat paling tinggi dibandingkan provinsi asing. Ketimpangan semakin lebar karena pengeluaran pada kelompok ekonomi bawah lebih cepat penurunannya, daripada kelompok ekonomi atas. Akibatnya, DKI Jakarta tidak lagi menduduki peringkat kemiskinan terendah di Indonesia. Saat ini situasi tersebut digantikan Provinsi Bali secara tingkat kemiskinan 3, 78 upah.

Penurunan kekurangan

Pandemi Covid-19 ini menorehkan sejarah dalam cara penurunan kemiskinan. Dalam 50 tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Nusantara turun dari 60 persen dalam 1970 menjadi 9, 78 persen pada 2020. Sebelumnya, kemiskinan meningkat cukup tinggi pada 1998 & 2005. Kenaikan jumlah penduduk bapet pada 1998 karena krisis moneter, hingga 49, 50 juta orang atau meningkat 15, 49 juta jika dibandingkan tahun 1996.

Kondisi perekonomian 1998 minus 13, 68 persen. Demikian selalu, inflasi yang mencapai 77, 63 persen dengan inflasi tertinggi pada kelompok bahan makanan, 118, 37 persen. Inflasi tersebut tercatat sempurna dalam sejarah Indonesia.

Tingkat kemiskinan 1998 mencapai 24, 20 persen, lalu turun 15, 97 persen pada 2005. Namun, hasil penghitungan 2006, penduduk bangsat naik 4, 2 juta orang menjadi 39, 30 juta roh karena kenaikan harga beras serta BBM yang memicu inflasi maka 17, 11 persen.

Krisis dalam berbagai bentuk dan penyebabnya akan berulang pada periode depan. Karena itu, perlu kesiapan untuk menjaga kesejahteraan penduduk. Lupa satunya, dengan pengamanan sosial sebagai wujud perlindungan berkelanjutan sesuai kebutuhan utama penduduk miskin.

Tidak hanya penduduk miskin, namun juga kelompok hampir miskin dan rentan miskin, perlu dianalisis lebih mendalam berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Jadi, ketika pandemi, bencana, maupun krisis ekonomi, penyelamatan diprioritaskan bagi mereka.

Untuk tersebut, verifikasi dan validasi penduduk bapet harus rutin dilakukan sebagai database kekar dalam mengantisipasi krisis. Kebijakan bisa cepat diambil tanpa menimpa tindih data ataupun terlewat di penerimaan bantuan sehingga keterlambatan penyaluran bantuan dapat dihindarkan.

Di perkotaan, yang mengalami dampak terbesar di setiap krisis ekonomi, perlu peningkatan kesadaran masyarakat memutakhirkan data kependudukan. Gunanya, memetakan suasana sosial ekonomi. Selain itu, sektor pertanian di perdesaan harus diperkuat karena terbukti menjadi tulang punggung. Pada krisis 1998, pertumbuhan ekonomi minus 13, 68 persen dengan semua sektor ekonomi tumbuh negatif, kecuali pertanian yang tumbuh 0, 2 persen.

Bertabur menjadi kebutuhan utama penduduk, terutama pada masa krisis ketika semua produsen membatasi ekspor pangannya. Secara jumlah penduduk 268 juta sukma, tentu Indonesia harus mampu memproduksi pangan untuk seluruh penduduknya. Makin, sektor pertanian masih menjadi sak kemiskinan . Sebesar 49, 41 persen rumah nikah miskin menggantungkan hidupnya pada daerah ini. Memberikan perhatian terhadap daya pertanian dan harga komoditas dalam tingkat petani, akan meningkatkan kesejahteraan petani. Pada akhirnya, akan menekan jumlah penduduk miskin di Nusantara.

***

*)Oleh: Ir. Laeli Sugiyono, MSi, Statistisi Ahli Madya dalam BPS Provinsi Jawa Tengah.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Tiruan TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk ijmal. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 sirih. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke petunjuk e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.