Kementerian PUPR RI Targetkan Bantuan Subsidi Perumahan TA 2021 Sebanyak 380. 376 Unit

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) terus berupaya memenuhi kebutuhan hunian layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan peningkatan akses rumah layak huni dari 56, 75% menjadi 70%. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian PUPR RI oleh menargetkan 380. 376 unit bantuan subsisi perumahan Tahun Anggaran 2021.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kami harapkan dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman, ” kata Menteri PUPR RI Basuki Hadimuljono beberapa waktu lalu.

Bantuan pembiayaan perumahan TA 2021 terdiri dari empat program yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Alokasi FLPP sebanyak 157. 500 unit senilai Rp 16, 66 triliun, BP2BT 39. 996 unit senilai Rp 1, 6 triliun, SBUM 157. 500 unit senilai Rp 630 miliar dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25. 380 unit senilai Rp 2, 8 triliun.

Anggaran FLPP tahun ini merupakan yang tertinggi sejak program ini dimulai. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menggandeng thirty bank pelaksana yang sudah melakukan penandatanganan PKS dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR RI untuk menyalurkan FLPP. Bank Pelaksana tersebut terdiri dri 9 Bank Nasional dan twenty one Bank Pembangunan Daerah, baik Konvensional maupun Syariah.

Untuk memberikan perlindungan konsumen kepada MBR, Kementerian PUPR RI terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas rumah melalui rapid evaluation terhadap 1. 003 unit rumah di 76 proyek perumahan yang tersebar di 11 provinsi dalam November 2019 – Januari 2020. Terdapat lima komponen struktur pemeriksaan yakni fondasi, sloof, kolom, band balok dan rangka atap.

Dari hasil rapid assessment tersebut, masih ditemukan rumah yg belum memenuhi persyaratan standar konstruksi sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Kepmen Kimpraswil Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat). Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan bimbingan teknis kepada pihak terkait dan menegur thirty seven pengembang yang membangun rumah tidak sesuai standar kualitas.

Pada TA 2020 realisasi bantuan pembiayaan perumahan melalui FLPP sebanyak 109. 253 unit senilai Rp 11, 23 triliun, SSB 90. 362 unit senilai Rp 118, 4 miliar, SBUM 130. 184 unit senilai Rp 526, 37 miliar serta BP2BT 1. 357 unit senilai Rp 53, 86 miliar.

Selama masa Pandemi Covid-19-19 bantuan pembiayaan perumahan oleh Kementerian PUPR RI terus berjalan dengan memanfaatkan sistem informasi dalam penyaluran KPR subsidi perumahan di antaranya melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) dan Sikumbang (Sistem Informasi Kumpulan Pengembang). Melalui SiKasep, calon konsumen terhubung sebagaiselaku, ala, menurut, online dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan cara host to host. Pada KONSTRUERA 2021 ini dikembangkan Sistem Pemantauan Konstruksi (SiPetruk). (*)