Kedudukan Rakyat dalam Menjaga Entitas Demokrasi di Pilkada

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Media sosial akhir-akhir ini diwarnai dengan kontestasi pilkada dengan akan dilaksanakan tanggal 9 Desember mendatang. Semarak ajang 5 tahunan tersebut memberikan dampak yang pas signifikan dalam kehidupan sosial bermasyarakat, seperti contoh melemahnya kemampuan manusia dalam menghargai pilihan orang lain, membenci orang yang tidak sependapat denganya, melemahnya netralitas, dan seluruh itu bisa merusak citra yang sudah melekat pada masyarakat Nusantara yakni persatuan.

Pemilu sendiri merupakan alat pemilihan sosok pemimpin selama hampir 5 tahun pada tingkat daerah maupun tengah, pemilu diyakini memiliki solusi pada terbentuknya sebuah sistem kepemimpinan dengan adil dan beradab, dengan pemilu negara diyakini memiliki marwah demokrasi yang tinggi. Seperti dapat dilihat dari indeks demokrasi internasional Indonesia menempati posisi ke-64 dari 167 negara di dunia, bisa dibilang cukup baik untuk negara multikulturalisme yang mempunyai banyak sekali kedamaian.

Meskipun banyak sekadar problem di dalamnya seperti perceraian secara golongan sosial, ataupun menurunya kamampuan manusia dalam menerima suatu perbedaan pilihan menjadi titik tumpuan yang sampai saat ini belum terselesaikan. Apalagi dengan mudahnya manusia berkomentar dan berdalih apapun pada sosial media menambah runyamnya saat 5 tahun sekali ini.

Diketahui ada sebanyak 144 kabupaten dan 37 kota yang menyelenggarakan pemilihan daerah, untuk melindungi jalannya demokrasi secara adil dan tidak menyalahi aturan bahkan patokan dan hak asasi manusia dengan berlebihan, kita sebagai masyarakat harus mengetahui posisi dan turut serta dalam menjaga nyawa keadilan pada Indonesia. Selayaknya kita memandang kaum unsur agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menyoreng marwah demokrasi.

Kalau melihat etimologi demokrasi sendiri terbagi menjadi dua asal kata yakni demos dengan artinya rakyat dan kritos kewibawaan. Secara terminologi bahwa demokrasi ialah sebuah sistem pemerintahan ataupun politik yang secara esensial berada pada tangan rakyat. Dengan nilai-nilai dengan ada tersebut seharusnya spirit yang dibangun harus sejalan dengan asas etis manusia akan tetapi realitas berkata lain jauh dari nilai-nilai demokrasi kecurangan dalam pemilu atau pilkada sangat rawan terjadi sesuai politik uang atau menegemen isu yang memecah belah rakyat.

Mempunyai sikap yang berintegritas, sebagai bagian sebuah bangsa dan negara yang menganut sistem demokrasi, posisi masyarakat menjadi sangat istimewa apalagi dihadapkan pada sebuah alternatif yang berpengaruh pada esensi ketenteraman rakyat.

Hak pilih seharusnya menjadi ruang bebas bagi masyarakat dalam mengeksperikan pendapat politisnya, yang jelas hal itu berdasar pada visi dan misi bahan kepala daerah. Bukan pada eksistensial per individu paslon atau golongan yang mendeklarasikan diri sebagai relawan atau pendukung lewat strategi kebijakan praktis.

Memang di dalam sistem demokrasi, politik praktis bukan menjadi hal baru melainkan menjadi mesin pemenangan dari suara yang sudah bulat untuk mendukung lengah satu pasangan calon akan namun mempunyai kekurangan pada unsur legitimasi karena banyak pertentangan dan tak puasnya sebagian kelompok atas kesimpulan jumlah suara yang didapat.

Selayaknya kita sebagai mesyarakat Indonesia menjaga marwah dan dasar demokrasi itu sendiri, dengan melaksanakan serangkaian tindakan pengawasan maka kita sudah menjadi bagian dari suksesor pilkada yang adil dan memenuhi standar demokrasi.

Semua warga negara tidak terkecuali, mampu melakukan tindak pengawasan dengan pendirian menjalankan standart demokrasi yang tersedia, bahwasanya pemilu atau pilkada kudu dilakukan dengan adil tanpa kecurangan. Meskipun dalam praktiknya masih penuh di temui kesalahan-kesalahan yang dianggap sepele tapi malah akan menyengsarakan rakyat nantinya.

Pengawasan bisa di bedakan menjadi perut bagian yakni “pengawasan tahapan” & “pengawasan non tahapan” dan dibanding kedua bagian ini menjelaskan melanggar tindakan untuk melihat dan menyaksikan jalanya pemilu atau pilkada secara bijak dan netral. (Workshop, KPP Bawaslu Gresik, 2020)

Pada bagian pertama yakni penjagaan tahapan kita dituntut untuk memasukkan alur serta mengawasi dari mulai proses penyusun data pemilih, era kampanye, masa tenang, sampai di pemungutan dan perhitungan suara. Situasi tersebut penting untuk mengurangi aksi kecurangan yang bisa saja berlaku.

Untuk bagian kedua, pengawasan non tahapan terdiri daripada mengawasi ASN saat masa kampanye, politik uang, sampai netralitas penyelenggara. Untuk pelaporan sendiri bisa secara lisan menghubungi pengawas pilkada tingkat lelurahan/ desa, panwascam (panitia penilik kecamatan) atau kepada bawaslu kabupaten.

***

*)Oleh: Adyad Ammy Iffansah, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia. co. id

*) Kopi TIMES ataupun rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang tulisan maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan tambo hidup singkat beserta Foto muncul dan nomor telepon yang mampu dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

*) Redaksi mempunyai tidak menayangkan opini yang dikirim.