Jangan Gegabah Hadapi New Normal

TIMESINDONESIA, SOLO – Beberapa hari lalu muncul wacana diterapkannya karakter hidup normal baru atau bertambah dikenal dengan istilah New Wajar sebagaimana disampaikan Presiden RI Jokowi pada Jumat, 15 Mei 2020 di Istana Merdeka.

Salah satu hal penting di persiapan New Normal adalah adanya relaksasi atau pelonggaran dari imbauan sebelumnya untuk menetap di rumah. Nantinya, masyarakat diperbolehkan beraktivitas kembali di luar rumah dengan protokol khusus seperti memakai masker, membersihkan tangan, dan menerapkan physical distancing.

Bahkan untuk Juni mendatang, pemerintah sudah berancang-ancang melaksanakan beberapa pembukaan public space seperti was-was perbelanjaan, tempat kebudayaan, dan medium pendidikan yang dilakukan secara bersusun.

Tentu hal itu secara otomatis menambah mobilisasi serta interaksi masyarakat, dimana hal itu bertolak belakang dengan rekomendasi WHO terpaut pembatasan gerak bahkan karantina wilayah untuk menurunkan kurva angka membangun Covid-19 secara signifikan.

SYARAT RELAKSASI PEMBATASAN

Berdasarkan keterangan Spesialis Epidemiologi yang juga merupakan Pengasuh Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dr. Pandu Riono, MPH, Ph. D, setidaknya ada 4 syarat wajib yang harus dipenuhi pemerintah sebelum menerapkan kebijakan relaksasi.

Syarat pertama adalah adanya penurunan jumlah kasus positif Covid-19 secara konsisten selama besar minggu. Penurunan jumlah kasus tentu ini juga harus dibersamai secara penurunan angka lainnya seperti kasus kematian karena Covid-19, penurunan angka PDP, dan penurunan angka ODP.

Kemudian syarat ke-2 adalah adanya peningkatan contact tracing atau penelusuran kontak. Penelusuran relasi bertujuan agar kita mampu membaca dengan akurat jumlah orang dengan terinfeksi setelah melakukan kontak dekat dengan kasus positif Covid-19, jadi diharapkan kita mampu mengendalikan pergerakan orang yang berpotensi tertular sebetulnya.

Syarat ketiga yang tidak kalah penting adalah adanya trend kenaikan budaya di kelompok terkait pemakaian masker saat beraktivitas, rutinitas mencuci tangan sebelum serta setelah berkontak, kedisiplinan menerapkan physical distancing, maupun poin-poin perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang lain.

Terakhir, pemerintah harus mampu menjamin kesiapan sistem & juga infrastruktur fasilitas kesehatan pada semua jenjang. Tentu sangat kritis jika kedepan terjadi lonjakan jumlah pasien yang harus dirawat pada rumah sakit, namun kapasitas tempat tidur, ruang ICU, dan ventilator tidak mencukupi demand pasien Covid-19. Begitu juga dengan jumlah tenaga kesehatan dan kelengkapan Alat Penjaga Diri (APD).

PENTINGNYA PERSEKUTUAN

Tentu, sebagai pandemi, Covid-19 tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendirian. Harus ada kolaborasi dari berbagai elemen, khususnya pemerintah dan asosiasi. Masyarakat diharapkan mampu mengikuti himbauan dan protokol yang telah ditata oleh pemerintah pusat maupun kawasan. Kesadaran akan pentingnya melakukan hal-hal tersebut harus muncul pada individu masing-masing.

Secara berbenturan, pemerintah juga harus mampu melahirkan kebijakan yang berbasis saintifik dan berpihak pada masyarakat secara umum. Jangan sampai, hanya gara-gara ciri ekonomi yang menguntungkan sebagian karakter, pemerintah akhirnya mengorbankan aspek sempurna yang diserang oleh Covid-19, yakni kesehatan.

Terakhir, izinkan saya menutup tulisan ini dengan mengutip amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1 dengan berbunyi, ‘Setiap orang berhak tumbuh sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan tumbuh yang baik dan sehat mengikuti berhak memperoleh pelayanan kesehatan’

Salam, Indonesia sehat!

***

*) Oleh: Naufal Aminur Rahman, Dokter Muda FK UNS / Inisiator Solo Lawan Corona.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis, tidak menjelma bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan cetakan telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected] co. id

**) Redaksi berhak tidak membawakan opini yang dikirim apabila tak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.