Holdingisasi BUMN untuk Penguatan Sektor UMKM, Perlukah?

TIMESINDONESIA, BANYUMAS – Perusahaan holding company, biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi, yang dalam istilah ekonomi berarti proses pemusatan kira-kira perusahaan anak untuk kemudian bercampur dalam perusahaan induk. Sedangkan kata pendahuluan holding company ini berasal daripada terminology hukum Amerika.

Ada banyak batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang istilah ini. M. Manullang, misalnya mendefinisikan holding company adalah suatu pranata usaha yang berbentuk korporasi yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha. Beberapa waktu dengan lalu, pemerintah melalui Menteri BUMN, Erick Thohir berencana melakukan holding terhadap beberapa perusahaan BUMN dengan bergerak di sektor permodalan, yakni BRI, Pegadaian dan PNM (Permodalan Nasional Madani).

Jika dianalisis dari sebab adanya holdingisasi, kebanyakan perusahaan BUMN tidak bisa berdiri sendiri sehingga membutuhkan perusahaan lain untuk dapat mengatasi hajat dana bagi perusahaan yang puntung. Hal inilah yang menjadi dasar pemerintah untuk melakukan holding kepada perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain. Dengan adanya holding ini maka perusahaan yang akan diholding tersebut dapat memperbaiki kemampuan perusahaan secara keseluruhan dan sanggup meningkatkan laba dari perusahaan yang baru di holding. Namun, apakah setiap agenda holdingisasi BUMN hanya pada kebutuhan permodalan?

Sebelum kita melanjutkan terkait holdingisasi BUMN, mari sejenak kita menerbitkan arti dari BUMN sendiri. Lembaga Usaha Milik Negara atau dengan disingkat BUMN adalah bentuk pranata usaha dibidang-bidang tertentu, yang umumnya menyangkut dengan kepantingan umum, yang mana peran pemerintah di dalamnya nisbi besar, minimal dengan menguasai mayoritas pemegang saham. Eksistensi dari Pranata Usaha Milik Negara ini merupakan sebagai konsekuensi dan amanah lantaran konstitusi di mana hal-hal yang penting atau cabang –cabang buatan yang penting dan menguasai kemauan hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dasar lantaran BUMN adalah UUD 1945 Pasl 33 Ayat 2 dan 3. Penguasaan Negara itu penting biar ada jaminan kesejahteraan rakyat serta rakyat menikmati hasil dari sumber-sumber kemakmuran rakyat dari air, dunia dan kekayaan alam lainnya. Tersebut adalah posisi strategis bagi kesejahteraan rakyat. Penguasaan Negara tercermin pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1 tentang BUMN itu sendiri. Adapun tujuan BUMN tersebut tercermin pada Pasal 2 yaitu:

  1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negeri pada khususnya. BUMN diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan pada bangsa sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membangun penerimaan keuangan Negara.
  2. Mengejar keuntungan. Sekalipun maksud dan tujuan persero merupakan untuk mengejar keuntungan, namun pada hal-hal tertentu untuk melakukan penyajian umum, Persero dapat diberikan suruhan khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan pembiayaannya (kompensasi) berdasarkan perhitungan bisnis atau komersial, sedangkan untuk perum yang tujuannya menyediakan barang dan pertolongan untuk kepentingan umum, dalam pelaksanaanya harus memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaaan yang sehat.
  3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang penuh. Dengan maksud dan tujuan bagaikan ini, setiap hasil usaha sejak BUMN, baik barang dan jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
  4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta serta koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan bahan dan jasa yang dibutuhkan oleh masyrakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta & koperasi karena sacara komersial tidak menguntungkan. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, negeri dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lembek.
  5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lembek, koperasi, dan masyarakat.

Sedangkan manfaat daripada BUMN adalah:

  1. Memberi kemudahan kapada masyrakat luas dalam memperoleh berbagai instrumen pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa barang atau jasa.
  2. Membuka dan memperluas kesempatan kerja bagi penduduk laskar kerja.
  3. Mencegah monopoli pasar atau bahan dan jasa yang merupakan hajat masyarakat banyak oleh sekelompok pengusaha swasta yang bermodal kuat.
  4. Meningkatkan nilai dan kuantitas produksi komoditi ekspor sebagai sumber devisa, baik migas maupun non migas.
  5. Menghimpun dana untuk mengisi kas negara, yang selanjutnya dipergunakan untuk memajukan dan menggelar perekonomian negara.

Berdasarkan paparan Menteri BUMN, saat ini sedang diselesaikan pembentukan 7 sektor holding BUMN, dengan meliputi sektor tambang, energi ataupun migas, perbankan, konstruksi dan ustaz tol, perumahan, pangan dan kemaritiman, setelah sebelumnya pemerintah berhasil menholding BUMN seperti semen, pupuk, kehutanan dan perkebunan.

Di dalam pembentukan holding BUMN harus mempunyai payung hukum yang jelas, dan ada beberapa peraturan perundang-undangan dengan harus menjadi pertimbangan seperti UNDANG-UNDANG Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Peraturan Negeri Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN beserta Peraturan pemerintah Nomor 72 Tarikh 2016 sebagai perubahan dan penyempurna dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Kaidah Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara dalam BUMN dan Perseroan Terbatas.

Adapun terkait rencana Pemerintah melakukan Holdingisasi terhadap BRI, Pegadaian dan PNM, maka mari kita lihat tujuan fungsi masing-masing BUMN tersebut.

a. PEGADAIAN

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Ijmal (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Ijmal (Perum) Pegadaian. Peraturan Pemerintah Bagian 51 tahun 2011 Tentang Wujud Badan Hukum Perum Pegadaian menjelma Perusahaan Perseroan Pegadaian.

Maksud dan Tujuan Pegadaian termaktub pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 yakni untuk melakukan usaha di bagian gadai dan fidusia, baik dengan konvensional maupun syariah, dan kebaikan lainnya di bidang keuangan cocok dengan ketentuan peraturan perundang- undangan terutama untuk masyarakat berpenghasilan membuang ke bawah, usaha mikro, jalan kecil, dan usaha menengah, mengikuti optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas. Selain itu pegadaian dalam pendiriannya juga memiliki tujuan khusus dari pemerintah yakni memerangi praktek ijon, lintah darat dan rentenir yang memberatkan dan merugikan masyarakat ekonomi menengah kebawah.

b. BRI

Awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh R. A Wiriatamaja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Sandaran dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto, suatu lembaga keuangan dengan melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI. Bank rakyat Indonesia didirikan berdasarkan Susunan Pemerintah pada tanggal 22 Februari 1946 Nomor 1, dan Susunan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951 Tentang Bank Rakyat Indonesia.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Negeri RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat tersebut masih 100% di tangan Negeri Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan tanda resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih dimanfaatkan sampai dengan saat ini.

c PNM

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), atau PNM, didirikan sebagai pengoperasian dari Tap XVI MPR/1998 serta berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tanggal 29 Mei 1999, dengan modal dasar Rp1, dua triliun dan modal disetor Rp300 miliar. Beberapa bulan kemudian, mencuaikan Kep Menkeu No. 487 KMK 017 tanggal 15 oktober 1999, sebagai pelaksanaan dari undang-undang No. 23 tahun 1999, PNM ditunjuk menjadi salah satu BUMN Koordinator untuk menyalurkan dan mengelola 12 skim Kredit program.

Visi dari PNM sendiri adalah Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara terus-menerus bagi Usaha Mikro, Kecil, Membuang dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan dengan Baik. Salah satu misi guna mewujudkan visi dari PNM tersebut sendiri salah satunya adalah Menolong pelaku UMKMK untuk mendapatkan & kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada kesimpulannya akan meningkatkan kontribusi mereka di perluasan lapangan kerja dan pengembangan kesejahteraan masyarakat.

HOLDINGISASI BUMN DALAM RANGKA PENAMBAHAN KINERJA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERUSAHAAN

Badan Daya Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu kekuatan ekonomi bangsa yang harus ditingkatkan kinerjanya. Komitmen negeri untuk meningkatkan kinerja BUMN diwujudkan dengan membentuk satu lembaga negeri yang mandiri yang bertugas mengabulkan pembinaan terhadap BUMN, agar dapat lebih fokus dan sungguh-sungguh. Eksistensi dari Badan Usaha Milik Negara ini adalah sebagai konsekuensi serta amanah dari konstitusi dimana hal-hal yang penting atau cabang-cabang penerapan yang penting dan menguasai kemauan hidup orang banyak dikuasai oleh Negeri.

Kinerja BUMN ada pengaruh dalam hal sisi penerimaan dan sisi pengeluaran Negara. Sebab sisi pendapatan, BUMN menyumbang di penerimaan negara baik penerimaan retribusi maupun bukan pajak, sedangkan sejak sisi pengeluaran, jika BUMN memilki kinerja yang rendah, pada belakangan mengakibatkan beban terhadap pengeluaran negara.

Agar dapat mengangkat perannya secara optimal, BUMN tidak dapat lagi bergerak semata-mata buat memenuhi kebutuhan publik, karena adanya tuntutan lingkungan usaha di kurun globalisasi agar manajemen BUMN lebih kompetitif sehingga mampu menyediakan fasilitas publik dengan kualitas yang bertambah baik dan harga yang terjangkau masyarakat. Di samping itu, disadari pula bahwa hak monopoli dengan selama ini diberikan kepada BUMN telah menyebabkan BUMN menjadi sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi akibat berlangsungnya mekanisme pasar dengan begitu kompetitif.

Secara melihat tujuan dan manfaat dibanding 3 BUMN diatas, maka agenda pemerintah terkait Holdingisasi terhadap BRI, Pegadaian, PNM dan BRI jadi Holdingnya, perlu dikaji ulang secara rinci dan cermat di seluruh aspek. Ada proses lain selain holdingisasi yakni Peleburan (Merger), pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain (Akuisisi). Ketika holdingisasi BRI dengan PNM serta Pegadaian dan BRI sebagai holdingnya ini dipaksakan tanpa kajian secara mendalam, maka bukan efisien, efektifitas dan sinergi antar ketiganya, mau tetapi justru akan menimbulkan problem baru bagi BUMN itu tunggal dan berdampak sangat merugikan untuk masyarakat kecil.

Contoh, Pegadaian selama ini menjadi pilihan bagi masyarakat kecil ketika memerlukan dana sebagai penyerta modal atau hanya sebagai konsumtif masyarakat secara tanpa ribet seperti halnya regulasi pada Bank Konvensional pada umumnya. Ketika masyarakat hanya perlu mendatangkan barang sebagai jaminan dengan nilai yang sesuai untuk dicairkan di dalam pinjaman di pegadaian dan tentunya dengan syarat yang sangat mungkin, maka jika diholding dengan BRI, Pegadaian akan berubah statusnya secara hukum menjadi Perusahaan terbuka sama dengan induk holdingnya.

Pengelolaan perusahaan tidak akan menguntungkan untuk pegadaian dan rakyat kecil karena hanya akan berprinsip profit oriented dan cenderung mengejar optimalisasi kinerja. Hal ini akan menyebabkan pengganggu bagi rakyat kecil mendapatakan fasilitas pembiayaan dan akhirnya akan berdampak serius secara sistemik pada terhambatnya kemajuan UMKMK yang menjadi haluan dari pemerintah. Dan ketika hal ini tetap dipaksakan maka praktek rentenir akan menjamur kembali dengan tentunya merugikan rakyat kecil serta pelaku usaha mikro.

Jika maksud dari holdingisasi itu adalah agar terintegrasi dan terkoneksi menjadi satu, maka holdingisasi tak perlu juga dengan akuisisi dengan hanya akan mengkerdilkan fungsi sebab pegadaian itu sendiri, maksudnya adalah pegadaian menjadi anak perusahaan yang menjadi kepanjangan tangan dari pokok perusahaan induknya. Pegadaian bukanlah BUMN yang kurang permodalan atau bermasalah dengan likuiditas keuangan, justru Pegadaian termasuk satu diantara BUMN yang memberikan deviden besar terhadap Negara. Di kondisi semacam ini maka tak ada alasan yang mendasar buat dilakukannya holdingisasi terhadap Pegadaian, biar secara hukum proses holding kurang BUMN disahkan secara undang-undang dan menjadi kewenangan Menteri BUMN.

Dalam hal holdingisasi BUMN, Pemerintah seharusnya menerapkan prinsip kaidah kelola yang baik (good corporate governance). Hal ini supaya perusahaan yang akan di holding bisa menjadi perusahaan yang sehat dan mandiri sehingga dapat meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan tersebut supaya bermanfaat bagi pendapatan negara bersifat deviden, pajak, penyerapan tenaga kerja, dan produk serta layanan dengan kompetitif kepada konsumen.

Selain itu juga harus dikaji tujuan, karakteristik dan dampak nyata negatifnya tidak hanya untuk kongsi tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya, karena fungsi utama sebab adanya BUMN adalah kesejahteraan kaum secara menyeluruh sehingga tercipta Kedaulatan Negara.

***

*) Oleh: Mohammad Luqman, Ketua PC GP Ansor Kab. Banyumas Hamba Ponpes Nurul Iman Purwokerto..

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungan penulis, tidak menjelma bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia. co. id

***

**) Kopi TIMES atau rubrik opini pada TIMES Indonesia terbuka untuk ijmal. Panjang naskah maksimal 4. 000 karakter atau sekitar 600 sekapur. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

**) Naskah dikirim ke petunjuk e-mail: [email protected]timesindonesia. co. id

**) Redaksi berhak tidak menayangkan paham yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.