Hanya di Banyuwangi, Nelayan Bisa Urus Perizinan di Tepi Pantai

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Gerai Penyajian Izin Terpadu khusus untuk nelayan kembali hadir dalam Banyuwangi. Kali ini di Pelabuhan Perikanan Pantai Grajagan, Kecamatan Purwoharjo. Gerai sebangun sebelumnya hadir di Pantai Muncar.

Tumenggung Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pangkalan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi Benyamin Ginting, dan pemangku kepentingan terkait meresmikan amben pelayanan tersebut, Rabu (31/3/2021).

”Semoga gerai pelayanan ini semakin memudahkan nelayan dalam mengurus dokumen-dokumen. Bekerja menjadi lebih tenteram karena semua dokumen lengkap. Ini merupakan kolaborasi Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim, dan pemerintah pusat, kita menghilangkan kerja untuk melayani nelayan, ” ujar Ipuk.

Peresmian-kantor-pelayanan-publik-di-Pantai-Grajagan-2.jpg

Sebanyak 11 layanan hadir di amben tersebut. Di antaranya merupakan izin jasa pelabuhan, rekomendasi BBM, Surat Hasil Tahanan Ikan (SHTI), Surat Pengesahan Berlayar (STB), Surat Wajar Operasi (SLO), Surat Permisi Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI), Tanda Jadwal Kapal Perikanan (TDKP), TEPAT Kapal, Kartu Usaha Bahari dan Perikanan (KUSUKA), mematok BPJS Ketenagakerjaan.

Bupati Ipuk menjelaskan, perizinan nelayan selama ini membawabawa lintas instansi, mulai sebab Pemkab Banyuwangi, Pemprov Jatim, hingga kementerian terkait.

“Inilah yang menjelma tantangan untuk diintegrasikan. Alhamdulillah, setelah di Muncar mampu, sekarang diperluas di Miring Grajagan. Sehingga gerai itu bisa menjembatani pengurusan perizinan baik dengan Pemprov Jatim maupun kementerian terkait. Nelayan tidak perlu ke mana-mana untuk urus dokumen, cukup di sini, ” sirih Ipuk.

Seperti diketahui, proses pengurusan sertifikat kapal perikanan bukanlah kewenangan pemerintah daerah. Perizinan terpaut surat ukur, sertifikat kelaikan dan pengawakan, PAS (tanda kepemilikan perahu) besar, & gross akta, menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Adapun perizinan Alat Penangkap Ikan (API) seperti Tulisan Izin Usaha Perikanan, Tulisan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) wewenang Pemprov Jatim. Kewenangan perizinan kapal di atas 5 GT (gross tonnage) hingga 30 GT berada di Pemprov Jatim, sementara di atas 30 GT pada pusat.

Peresmian-kantor-pelayanan-publik-di-Pantai-Grajagan-3.jpg

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tanjungwangi Benyamin Ginting mengapresiasi program kegiatan sama lintas instansi tersebut.

“Nelayan mampu mengurus semua perizinan secara mudah. Tidak harus berangkat kemana-mana lagi, ” ungkap Ipuk.

Gerai Pelayanan Izin Terpadu pada Pantai Grajagan sendiri telah diuji coba sejak 5 Maret lalu. Selama jalan uji coba tersebut sudah ada 2134 permohonan kerelaan yang masuk. Antara lain ada 182 pas kapal mungil dan 9 pas kapal besar, serta 150 perizinan Kusuka elektronik.

Ginting menjelaskan, berdirinya amben pelayanan ini berdampak pada peningkatan pengurusan izin kepemilikan kapal.

“Belum sebulan saja, sudah lulus diurus 303 PAS mungil dan PAS besar (tanda kepemilikan kapal) dari target sasaran 646 kapal. Bahan kami, April semua sempurna, karena memang sangat dimudahkan di sini, ” sah Ginting.

Para-para nelayan Grajagan mengaku terbantu dengan adanya gerai perizinan terpadu tersebut. Purwanto, salah satu nelayan, menceritakan, pernah mengatur izin PAS Kapal di 2014. Namun, karena era itu perizinannya diurus pada luar kabupaten, banyak PAS Kapal nelayan yang tak jadi.

“Alhamdulillah, sekarang pengurusannya mudah. Betul dimudahkan karena menyatu di sini. Nelayan jadi lebih pendirian, ” tandasnya.

Selain di Muncar serta Grajagan, nantinya Gerai Pelayanan Izin Terpadu khusus nelayan akan segera dibuka di daerah Pantai Pancer dan Miring Blimbingsari. (*)