DPRD Pangandaran Minta Dinas Pekerjaan Umum Pangandaran Perbaiki Temuan BPK

TIMESINDONESIA, PANGANDARAN – Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat sejak Fraksi PKS Solehudin meminta Dinas Pekerjaan Umum Kaidah Ruang Perumahan Rakyat & Kawasan Pemukiman (DPUTRPRKP) lekas memperbaiki temuan BPK RI.

“BPK RI memberikan waktu 60 hari untuk melakukan perbaikan, mengembalikan kelebihan bayar atas cacat volume pekerjaan, ” cakap Solehudin, Rabu (3/3/2021).

Solehudin meminta bagian DPUTRPRKP Pangandaran mematuhi keyakinan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang yang berlaku. “Pada rapat Badan Anggaran DPRD beberapa waktu lalu, Negeri Daerah sudah menyepakati cepat mengembalikan uang kelebihan tukar tersebut, ” tambahnya.

Solehudin menjelaskan, untuk OPD seperti DPUTRPRKP pada pekerjaan proyek terkait kenistaan volume sehingga terjadi kelebihan pembayaran itu harus dikembalikan ke kas daerah.

“Mereka saat rapat sudah mengaku uang kelebihan akan dikembalikan sesuai batas waktu dengan sudah ditentukan, ” jelas Solehudin.

Solehudin menerangkan, pengawasan dari bagian DPRD sudah maksimal sebab Komisi III dan berlaku dengan baik sesuai tahapan. “Anehnya setelah tahap PHO dan pengawasan dari internal OPD dan Inspektorat tidak terjadi temuan, ” jelasnya.

Namun, lanjutnya, ketika diperiksa BPK RI pasti ada saja temuan. Dengan tidak adanya kesinkronan antara hasil pengawasan dalam lapangan dengan hasil temuan BPK RI menjadi sasaran evaluasi.

“Kami akan terus evaluasi serta menganalisis kenapa bisa ada temuan ketika diperiksa sebab BPK RI dan temuannya itu juga setiap tahun, “ pungkas anggota DPRD Pangandaran dari fraksi PKS tersebut. (*)