Catatan Ketua PBNU KH Robikin Emhas Soal Revisi UU ITE

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua PBNU KH Robikin Emhas berharap, revisi Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Pembicaraan Elektronik (UU ITE) harus lestari mewadahi aturan mengenai ujaran kesumat yang berdampak serius terhadap gabungan dan kesatuan bangsa.

“Tidak berarti bahwa dengan alasan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi maka masyarakat dibiarkan mengalami keterperosokan kesatuan dan keutuhan bangsa secara adanya ujaran kebencian yang dilegalisasi, ” demikian kata KH Robikin, dalam pernyataannya, di Jakarta, Rabu (17/2/2021).

Menurut KH Robikin, revisi UU ITE mesti dilakukan dalam rangka mengembalikan temperamen lahirnya UU tersebut. Antara asing, untuk melindungi konsumen ketika melakukan transaksi elektronik.

Sebagaimana dimaklumi, kata dia, transaksi elektronik di era digital sekarang ini kian marak dan menjadi mulia kelaziman, tetapi menimbulkan dampak negatif, seperti maraknya penipuan. “Itulah dengan penting untuk mendapatkan jaminan keyakinan agar konsumen tidak dirugikan, ” tuturnya.

Meski demikian lanjut KH Robikin, bukan berarti UU ITE tidak boleh memuat larangan-larangan mengenai hate speech atau ujaran kebencian, fake news dan semacamnya.

Sebab, ia menilai, ujaran antipati yang berdampak serius, berupa kesibukan adu domba antargolongan, antarkelompok bangsa, antarpenganut agama maupun antaretnis tentu perlu diatur dalam UU ITE.

“Nah, seninya adalah bagaimana mengatur berbagai norma dalam UU ITE, tetapi tidak merembes kategori mengungkung kemerdekaan berpendapat sebagaimana dijamin konstitusi, ” jelas KH Robikin.

Artinya, patuh KH Robikin, kemerdekaan berpendapat tidak boleh dikungkung, tetapi jangan kemudian dibiarkan berjalan tanpa aturan yang justru merugikan bangsa dan negeri.

“Hemat saya, review parlemen atas UU ITE pas, usul pemerintah tepat, tetapi tidak boleh membiarkan kehidupan tanpa hukum, ” demikian Ketua PBNU KH Robikin Emhas.