Busyro Muqoddas Tak Setuju Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Dihukum Pasif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Mantan Wakil KPK RI, Busyro Muqoddas menyampaikan, dirinya tak sependapat dengan penilaian Pemangku Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej bahwa dua menteri yang terlibat korupsi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara, pantas dihukum mati.

Laki-laki yang juga Ketua PP Muhammadiyah tersebut menilai, hukuman mati kepada mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP RI) dan mantan Menteri Sosial (Mensos RI) hanya tidak menyelesaikan masalah.

Kata dia, langkah penegakan hukum kepada itu sebaiknya adalah penjara seumur hidup. Itu sembari merunut akar masalah penyebab terjadinya korupsi.

“Tuntutan hukuman mati sifatnya elementer dan tidak memiliki akar haluan. Tidak memiliki konsep yang filosofis. Jadi hanya reaksi saja dan tidak menimbulkan efek jera selain juga harus menunggu proses yang lama untuk sampai kepada kepala, ” katanya seperti dikutip dibanding laman Perserikatan Muhamadiyah.

Busyro mengingatkan bahwa kasus korupsi mantan Menteri KKP dan mantan Menteri Sosial membenang dengan kasus korupsi Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi dan eks Menteri Sosial periode Idrus Marham.

Sirih dia, kasus di atas tidak kasus biasa, tetapi jenis peristiwa korupsi politik atau state capture corruption yang besar kemungkinan terkait dengan pada pemberi mandat para menteri terkait, yaitu partai politik dengan bersangkutan.

Karenanya, ia pun mendorong agar penegakan asas disertai dengan pengusutan secara tuntas akar masalah penyebab korupsi yang langsung berulang. Dengan cara seperti itu, dirinya lebih menaruh harapan kewajiban pemberantasan korupsi dibandingkan hukuman yang hanya melegakan di jangka rendah.

Sebelumnya, Wamenkumham RI Edward Omar Sharif Hiariej mengutarakan, Edhy Prabowo dan Juliari Batubara layak dituntut dengan risiko pidana mati.

Terdapat dua alasan pemberat bagi Edhy Prabowo dan Juliari Batubara tersebut. Pertama, mereka melaksanakan kejahatan dalam keadaan darurat, yaitu pandemi Covid-19. Dan kedua, mereka melakukan kejahatan dalam jabatan. “Hal memberatkan ini sudah lebih dari cukup diancam dengan Pasal dua ayat 2 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ” ujarnya. (*)