Bedah Buku, BPKH – Akademisi UMY Ulas Tantangan Pemberangkatan Haji Tahun 2021

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Kondisi perekonomian Indonesia yang melemah, tingkat yield yang rendah mempengaruhi perolehan imbal hasil BPKH. Belum ada kepastian akan penyelenggaraan haji dan umroh di tahun 2021 ialah beberapa kendala dalam pengelolaan keuangan haji saat ini sehingga hal yang menjelma tantangan adalah biaya haji tahun 2021 per jamaah meningkat dan kebijakan bahara jemaah tetap sebanyak Rp 35, 2 juta/ perkumpulan.

Hal itu diungkapkan oleh Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak, Anggota Dewan Pengelola Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) saat mengisi agenda bedah buku pada keadaan Kamis (25/3) yang dikerjakan secara daring di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Dalam hal tersebut, Dr. M. Akhyar Adnan, MBA., CA., Ak, Bagian Dewan Pengawas Badan Tata Keuangan Haji (BPKH) memberikan bahwa fungsi BPKH adalah membantu mengelola keuangan haji bagi masyarakat sesuai secara prinsip Syariah. Sehingga menggunakan buku ‘Apa dan Dengan jalan apa Investasi Pengelolaan Keuangan Haji’ sebagai bentuk sosialisasi & edukasi kepada masyarakat terpaut pengelolaan keuangan secara kaidah ekonomi Syariah.

”Hadirnya BPKH diharapkan terwujudnya tata Kelola organisasi dengan baik dengan nilai-nilai bersama seperti integrity, quality, respect, dan accountability , ” ujarnya.

Sesuai dengan kebijakan dan kerangka investasi BPKH berdasarkan PP No. 5 Th 2018 sebenarnya dana haji meliputi daripada investasi berupa surat berharga, emas, investasi langsung beserta investasi lainnya serta berawal dari penempatan bank dengan prinsip pengelolaannya berdasarkan pokok Syariah, kehati-hatian, keamanan dan memiliki nilai manfaat.

“Hal tersebut dijelaskan di dalam buku dan menggunakan buku ini menjadi bentuk sosialisasi dan edukasi terkait perencaan haji melalui investasi, ” jelasnya.

Dr. Imamudin Yuliadi, SE., M. Si, selaku Ketua Prodi Ekonomi FEB UMY menyampaikan dari sisi akademisi dalam bidang ekonomi kalau urgensi pada buku tersebut adalah sebagai bentuk les terkait pengelolaan keuangan haji berdasarkan prinsip ekonomi Syariah.

Dari aspek edukasi, buku ini bermanfaat untuk eduksi tentang ekonomi islam dan keuangan islam tentang kriteria, bentuk, mekanisme, proses dan prosedur pembicaraan keuangan Syariah. Buku ini juga memberikan edukasi tentang kewajiban haji bagi pengikut islam yang mampu serta segera membayar DP untuk mendapatkan slot keberangkatan haji. Edukasi tentang mekanisme dan prosedur dalam investasi keuangan Syariah pada surat bernilai Syariah negara.

Selain itu, buku tersebut juga mengedukasi mengenai opsi investasi keuangan haji BPKH untuk mendapatkan rasionalitas jarang aspek Syariah, resiko dan keuntungan hingga edukasi mengenai peran dan interaksi komponen eksekutif, legislative dan yudikatif dalam penentuan arah dan kebijakan pengelolaan dana haji BPKH.

Lalu Imanudin juga menjelaskan bahwa buku tersebut berupakan kunci best practice dalam tata keuangan Syariah.

”Bagi akademisi, dapat menaikkan hasanah atau referensi terpaut apa yang disebut secara surat berharga Syariah melalui buku yang dilaunching sebab BPKH, bagaimana prosedur & mekanisme serta persyaratan suatu lembaga dapat berinvestasi melalaikan lembaga Syariah, ” tutupnya. (*)