Antisipasi Kasus Gagal Bayar KSP, Sutjipto Joe Angga Dorong Pemerintah Lakukan Pengawasan

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Hampir setiap tahun terjadi batal bayar investasi bernilai triliunan & situasi ini sudah berlangsung bertambah dari sepuluh tahun. Teranyar, kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam, KSP Indosurya Cipta yang memungut beragam respons dari banyak bagian. Pemerhati ekonomi bisnis sekaligus politisi PDI Perjuangan, Sutjipto Joe Angga atau Cak Angga mengatakan, kasus itu sudah selayaknya mendorong pemerintah memperkuat pengawasan pada lembaga-lembaga serupa.

“Apa pun argumen yang diberikan, realitasnya sekarang banyak karakter yang menyimpan dananya di KSP itu menjadi korban. Mereka mau mengambil dananya sekarang, tapi merandek. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali, ” kata Cak Angga, Senin (6/7/2020).

Kabar pahit gagal bayar ini terungkap pada 24 Februari 2020. Era itu KSP Indosurya Cipta melahirkan memo kepada para pemilik simpanan bahwa pengembalian dana harus diperpanjang 6 bulan sampai 4 tahun. Perpanjangan itu dilakukan tergantung dibanding jumlah dana yang ditempatkan.

Politisi PDIP tersebut mengaku tak tertarik mengomentari proses negosiasi antara pihak KSP dan pemilik dana yang berjalan. Namun ia mendesak pemerintah, dalam hal tersebut Kementerian Koperasi dan UKM bersama Otoritas Jasa keungan (OJK) melakukan pengawasan pada lembaga serupa.

“Kasus ini mencoreng tanda baik koperasi. Padahal koperasi itu napas ekonomi kerakyatan, sekaligus dasar penopang perekonomian bangsa ini. Tanpa sampai kasus ini merusak keyakinan masyarakat kepada koperasi, jadi pemerintah wajib kerja ekstra dalam kegiatan pengawasan, ” kata Cak Angga.

Kasus gagal tukar KSP Indosurya seperti fenomena bukit es. Kemenkop dan UKM serta OJK akan menjadi sasaran pertanyaan banyak pihak yang prihatin tempat kasus gagal bayar ini.

Pria yang namanya hadir dalam bursa calon Wali Kota Surabaya itu mendesak tim harmonis gabungan dari Kemenkop dan UKM berserta OJK dan Bank Indonesia (BI) mendalami dan menelaah pasal KSP Indosurya bisa gagal bayar, lalu membeberkannya secara gamblang di publik agar menjadi peringatan untuk masyarakat.

Cak Angga mengkhawatirkan jika dugaan masyarakat tentang KSP Indosurya menjadikan label koperasi hanya sebagai topeng tapi praktiknya dijalankan seperti perbankan (shadow banking) terbukti.

“Koperasi tersebut dibangun dalam rangka menumbuhkan ekonomi kerakyatan. Artinya, koperasi harus bisa menyejahterakan para anggotanya, bukan dijadikan lembaga pembiayaan seperti perbankan, ” imbuhnya.

Cak Angga mengatakan, dalam proses pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19, koperasi adalah salah satu kunci perbaikan itu, selain sektor UMKM.

“Pemerintah perlu segera pulihkan kepercayaan masyarakat kepada koperasi. Serupa, kucurkan dana yang sebesar-besarnya bagi koperasi dan UMKM. Dua sektor ini adalah tumpuan pemulihan ekonomi nasional, ” ujarnya.

“kasus gagal bayar semacam tidak boleh terulang lagi, Kemenkop UKM dan OJK wajib memperkuat sistem pengawasan semua penyelenggaraan praktik-praktik koperasi, termasuk koperasi milik grup konglomerasi, ” kata bakal calon Wali Kota Surabaya itu.

Walau demikian, ia menilai KSP Indosurya yang menawarkan pengembalian sokongan 6 bulan hingga 4 tarikh masih sedikit “lebih baik” dibanding kasus-kasus investasi bodong yang bubar bayar total dan masuk “peti es. ”

Di sisi lain Cak Angga mengutarakan, kepala daerah, khususnya Surabaya yang sudah menjadi pusat keuangan dan perdagangan, seharusnya bisa berperan lebih dalam pengawasan, karena menyangkut terkurasnya dana publik dalam perputaran ekonomi daerah yang bisa sangat berpengaruh dalam penurunan angka statistik perputaran uang setempat.

“Saya juga melihat bahwa Surabaya ke depan harus dikembangkan sebagai tanah air industri keuangan dan perdagangan baru seiring dengan berpindahnya Ibu Tanah air Negara ke Kaltim, ” prawacana Sutjipto Joe Angga. alumni West London College, Inggris itu. (*)