Agar Pilkada Hemat Anggaran, Ini Petunjuk Sekjen Partai Gelora

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pilkada Sekaligus 2020 dituntut untuk membuat terobosan model Pilkada yang hemat & efensien. Mengingat kondisi ketidakpastian perekonomian Indonesia saat ini di pusat pandemi Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPN Partai Roh Indonesia, Mahfuz Sidik memberikan kaum saran atas permasalahan tersebut.

“Kalau di tengah kondisi saat ini tetap melaksanakan pilkada dengan pola hight cost , maka menjadi tidak rasional dan tidak logis. Karena itu jalan tengahnya harus dicari oleh KPU, jangan hanya membelanjakan APBN saja, ” kata Mahfuz dalam keterangannya kepada TIMES Indonesia, Rabu (1/7/2020).

Tengah dalam kondisi pandemi seperti saat ini menurut Mahfuz hasil Pilkada juga tidak serta merta membenarkan kondisi masyarakat di daerah. Jikalau tidak ada terobosan, Mafhuz mengusulkan sebaiknya Pilkada diundur hingga 2021.

“Resikonya akan penuh Plt (pelaksana tugas). Tetapi, kewenangan Plt ini tidak bisa menjemput keputusan strategis di daerahnya. Maka, jangan sampai malah jadi menggangu kepentingan masyarakat yang lebih tumbuh, ” tuturnya.

Patuh mantan anggota dewan fraksi PKS itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa saja menerbitkan Perppu buat memperpanjang masa jabatan kepala wilayah.

Apabila Pilkada digelar pada 2021 agar tidak tersedia Plt dan kepala daerah lestari dapat mengambil keputusan stategis.

“Presiden bisa terbitkan Perppu untuk memundurkan Pilkada 2021. Bisa diberikan penjelasan mengenai perpanjangan masa jabatan kepala daerah mengenai suasana khusus Covid-19, ” paparnya.

Namun apabila Pilkada lestari dilakukan pada 9 Desember 2020 maka KPU perlu merumuskan terobosan yang efisien dan mencegah penyaluran Covid-19, seperti tidak ada kampanye tatap muka, mendatangi pemilih zaman pencoblosan, dan lain-lain.

“Terobosannya seperti apa itu dengan harus dirumuskan KPU, saya tak tahu. Tapi perlu ada terobosan jika Pilkada tetap digelar 2020 seefisien mungkin dan hemat taksiran, ” kata Mahfuz Sidik Sekjen Partai Gelora Indonesia itu. (*)